Home / Sport / Tiga Tahun Rote Ndao Dihadiahi Disclaimer oleh BPK

Tiga Tahun Rote Ndao Dihadiahi Disclaimer oleh BPK

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

Moral-politik.com. Pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terbilang memprihatinkan. Betapa tidak, semenjak Tahun 2010 lalu hingga saat ini, Pemkab Rote Ndao terus mendapat hadiah disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer dari BPK sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tersebut disebabkan karena pengelolaan keuangan untuk pembiayaan sejumlah program kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini terungkap dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD) dari BPK kepada lima kabupaten (Belu, Sumba Barat, Sumba Tengah, Rote Ndao dan Ende) di aula kantor BPK RI perwakilan NTT belum lama ini.

Kepala BPK RI perwakilan NTT, Bernadus Dwita Pradana, SE yang dihubungi wartawan per telepon, Kamis (11/7) mengatakan, pada tahun 2010 lalu, Rote Ndao mendapat opini disclaimer karena adanya akun kas, persediaan, dana bergulir, investasi permanen, investasi non permanen, aset tetap, aset lainnya dan belanja daerah.

Selanjutnya, kata dia, opini disclaimer kembali diperoleh pada tahun 2011 karena adanya akun piutang, persediaan, investasi permanen, investasi non permanen, aset tetap, pendapatan retribusi dan belanja daerah.

“Akun yang mempengaruhi opini tahun 2012 adalah persediaan, bergulir, penyertaan modal, aset tetap, pendapatan jamkesmas, belanja barang dan belanja modal,” katanya.

Terhadap penilaian BPK tersebut, pakar ekonomi asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Dr.Frits O. Fanggidae yang dihubungi secara terpisah mengatakan, pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang terus menerus dinyatakan disclaimer selama tiga tahun berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bukti kegagalan kepala daerah dalam mengelola keuangan negara secara bertanggungjawab.

Baca Juga :  Pendeta Ini Kesal dengan Maraknya Perjudian di Kabupaten Belu

Frits menjelaskan, penilaian disclaimer oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan negara disebabkan banyak faktor yang rawan, sehingga berdampak pada penilaian disclaimer oleh BPK yakni terletak pada sistem pelaporan dan akuntansi, manajemen aset dan kelengkapan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan eksternal maupun internal manajemen pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan anggaran yang terus molor dari jadwal

Untuk merubah penilaian BPK dari disclaimer ke Wajar Dengan Pengecualian atau wajar tanpa pengecualian, dibutuhkan kekonsistenan kepala daerah untuk memperbaiki manajemen dalam pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Frits, dengan kondisi Kabupaten Rote Ndao yang terus menerus dinilai disclaimer oleh BPK menunjukan kepala daerahnya tak melaksanakan rekomendasi BPK untuk memperbaiki kinerja keuangan.

“Kalau tidak ada perbaikan yang sistematis maka persoalan yang sama akan terus berulang. Hal itu terjadi akibat ketidak-konsistenan dalam melakukan perbaikan yang pada akhirnya akan menyebakan temuan BPK tidak akan berubah. Jadi kuncinya ada di kepala daerah,” terangnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button