Home / Sport / TTU: Baru 3 Kades Kantongi Restu Bupati

TTU: Baru 3 Kades Kantongi Restu Bupati

Bagikan Halaman ini

Share Button

6

 

Moral-politik.com. Hingga saat ini, baru 3 kepala desa yang mendapat pengesahan dan SK Pemberhentian dari  Bupati Timor Tengah Utara (TTU) dari 9 kepala desa yang mengajukan pengunduran diri untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2014 mendatang.

“Ya, sampai saat ini baru tiga kades yang saya keluarkan SK Pemberhentian,”ungkapnya, tadi siang di ruang kerjanya.

Ketiga kades yang sudah dapat  restu Bupati TTU diantaranya, kades Femnasi Zakarias Amaina Sila yang diajukan oleh PBB, kades Sunsea, Imelda Agnes Kosat dan Kades Humusu Oesoko, Mihkhael Sanak yang keduanya diajukan oleh PDIP. Untuk Zakarias Amaina Sila, SK Pemberhentian dikeluarkan sebelum yang bersangkutan ditetapkan dalam DCS, karena yang bersangkutan dinilai bermasalah. Sedangkan 2 kades lainnya, karena mengundurkan diri untuk menjadui caleg dan juga telah ditetapkan dalam DCS.

Sementara 6 lainnya hingga saat ini belum ada rekomendasi yakni 2 dari PDIP dan 4 dari partai berbeda. Dua yang diajukan PDIP masing-masing Yuventus Taena (Kades Amol), Yustina Tafin Kosat (kades Fatuneno) Yang diajukan dari DPIP.   Sedangkan 4 caleg yang berasal dari sejumlah partai yakni Golkar  1 orang atas nama Hironimus Suni ( Kades Faennake),  Gerindra 1 caleg, Yakobus Nitjae (Kades   Niola), 1 PPP  atas nama Paskalis Kefi (kades Banain C),  dan 1 Edmundus Ce  Abi dari PKPI dan   Kades Femnasi yang diajukan oleh PBB.

Bupati TTU mengaku, dirinya tidak akan memberikan pengesahan dan penerbitan SK bagi sejumlah kades yang sedang bermasalah dan telah mengajukan permohonan untuk menjadi calon legislatif.

Menurut Raymundus, sesuai mekanisme dan aturan yang ada,  para kepala desa yang telah mengajukan permohonan maka normalnya, selanjutnya dilakukan proses pemberhentian oleh Badan Perwakilan Desa, dimana setelah yang bersangkutan membuat pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban keuangan.

Baca Juga :  18.359 PUS di Rote Ndao Ikut KB

“Setelah itu, baru BPD menghentikan dan mengusulkan pengganti kepada bupati untuk mengesahkan dan menerbitkan SK Pemberhentin dan SK Pengganti Kepala Desa,” ungkapnya. (amy)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button