Home / Sport / Ulah Oknum KPA, Kemendikbud Belum Bayar Utang Pencetakan Naskah UN

Ulah Oknum KPA, Kemendikbud Belum Bayar Utang Pencetakan Naskah UN

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

Moral-politik.com. Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanes Mau mengatakan, belum dibayarnya biaya pencetakan naskah UN SD/MI oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan hal yang memalukan. Pasalnya, dananya sudah dialokasikan secara jelas.

Dikonfirmasi wartawan di Kupang, Sabtu (27/7) terkait utang pencetakan naskah UN yang belum dibayarkan kepada CV Perdana Sakti, Yohanes Mau yang juga Sekretaris Dinas PPO NTT ini menjelaskan pihaknya telah berusaha dan berkoordinasi dengan pihak KPA di Jakarta.

Menurutnya, akibat ulah oknum KPA tersebut, jelas-jelas telah mencoreng salah satu institusi negara ini. Kita ibaratkan, karena nila setitik rusak susu sebelanga.

“Mereka hanya menyampaikan, akan dibayarkan kepada rekanan melalui rekening perusahaan. Sayangnya, hingga hari ini belum bibayarkan. Padahal, sudah tiga bulan pekerjaan itu selesai,” kata Mau.

Menurutnya, pihaknya sepertinya merasa bersalah dan malu terhadap rekanan yang sudah berkorban demi kepentingan daerah ini.

Dia mengakui, untuk pekerjaan percetakan Naskah UN SD untuk tiga mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA tidak mengalami kesulitan dan pengawasan dari pihak keamanan, pengepakan pendistribusian ke 21 kabupaten Kota se-NTT tidak mengalami keterlambatan. Berbeda dengan UN untuk SMA/SMK yang mengalami keterlambatan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kemendikbud dinilai telah ingkar janji oleh rekanan pelaksana pencetakan nasakah ujian nasional SD di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena hingga saat ini biaya pencetakan naskah sebesar Rp 1,6 mliar belum dibayar.

Direktur CV Perdana Sakti, rekanan pelaksana percetakan naskah ujian, Hans Adam L.Pong kepada wartawan di Kupang, Jumat (26/7) mengatakan, tidak ada alasan yang jelas sehingga terjadinya penundaan pembayaran uang tersebut.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pihak rekanan telah memenuhi syarat dan kewajibannya mulai dari percetakan, pengepakan, pengiriman sampai di tempat tujuan dan biaya pengamanan untuk pengawalan naskah hingga tuntas ke sekolah penyelenggara.

Baca Juga :  DPRD Minta Mutasi Jabatan Berdasarkan Analisis Staf

Sayangnya, kata dia, dari pihak Kemendikbud membuat alasan yang berbelit-belit. Padahal kontrak kerja sudah jelas ditandatangani bersama sesuai peraturan yang berlaku.*** (AVJ)

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button