Home / Pena_VJB / Wabub Belu Berang! PNS, TNI dan Polri Terima BLSM

Wabub Belu Berang! PNS, TNI dan Polri Terima BLSM

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

 

Moral-politik.com. Akibat tidak melibatkan aparat kelurahan dan kecamatan, akhirnya terjadi kesalahan dalam pendataan. Setelah terjadi kesalahan, lantas siapa yang mau bertanggung jawab terhadap pendataan tersebut?

Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin mengatakan kepada Moral-politik.com di ruangannya, Selasa (2/7), bahwa Jika sudah terjadi kesalahan, sebaiknya dibatalkan saja pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dicanangkan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia melalui PT. Pos & Giro.

“Saya sudah mendapat laporan dari masyarakat, ternyata dalam pembagian BLSM itu terdapat kesalahan, yang mana PNS, TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Kabupaten Belu menerima bantuan tersebut. Bantuan BLSM itu kan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta per bulan. Yang melakukan pendataan adalah BPS. BPS punya kesalahan yakni tidak melibatkan RT/ RW dan Desa setempat. Masa data lama masih dipakai, sehingga yang menerima bantuan BLSM adalah PNS, TNI dan Polri. Ini kan sangat lucu. Jika RT/ RW dan Desa dilibatkan dalam pendataan, maka tidak terjadi keributan seperti itu. Saya turun ke lokasi untuk mengecek kebenarannya, ternyata benar informasi tersebut. BPS Belu pakai data dan pakai petugas dari Kupang yang datang mendata di Belu. Otomatis salah. Masa orang luar tidak tahu keadaan masyarakat Belu, dipakai untuk mendata. Untuk apa RT/ RW dan Desa? BPS bikin malu!” kata Wakil Bupati Belu, berang.

Menurut Wakil Bupati Belu, dirinya selaku pejabat di Belu telah memanggil pihak PT. Pos & Giro Atambua serta BPS, agar melakukan pendataan ulang sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

“Saya sudah panggil orang-orang kantor Pos dan BPS Belu, untuk jangan membagikan bantuan itu dulu. Harus dilakukan pendataan ulang. Masa orang kaya yang dianggap mampu kok diberikan bantuan. Yang benar saja BPS dan kantor Pos!” ungkapnya.

Baca Juga :  Kota Kupang : Bensin Eceran Naik dari Rp5 ribu ke Rp7 ribu

Wakil Bupati Belu melanjutkan, jangan datang ke Belu untuk membuat permasalahan! Saya lebih percaya RT/ RW dan Desa, karena mereka yang lebih tahu masyarakatnya.

“Batalkan dulu BLSM di Belu dan harus diklarifikasi ulang datanya!” tegasnya. (Felix)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button