Home / Pena_VJB / BPK RI Minta Gubernur NTT Tindak Lanjuti Masalah Dana Hibah

BPK RI Minta Gubernur NTT Tindak Lanjuti Masalah Dana Hibah

Bagikan Halaman ini

Share Button

vgffe

 

 

Moral-politik.com. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) meminta kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menindak lanjuti temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK RI tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, terkait dana hibah sebesar Rp 6,819 miliar yang digunakan Biro Keuangan Setda Provinsi NTT.

Sesuai data yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPD-RI) menyebutkan, BPK RI merekomendasikan kepada Gubenur NTT agar memerintahkan kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT meminta laporan pertanggung  jawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp 6,819 miliar dari masing-masing penerima dana hibah.

Selain itu, dalam data yang diperoleh dari DPD RI menyebutkan, Gubernur NTT diperintahkan untuk segera meminta laporan pertanggung jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olag Raga (PPO) NTT tahun 2010 untuk melakukan  upaya koordinai dengan Dinas PPO Kabupaten/Kota guna memperoleh laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja bantuan untuk guru kontrak tahun 2010 dari masing-masing Kota/Kabupaten.

Masih dalam data yang diperoleh dari DPD RI menyebutkan, Gubernur NTT diminta untuk memerintahkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran bantuan pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT untuk mempertanggung jawabkan belanja bantuan sebesar Rp 10,744 miliar sebagaimana disebutkan dalam LHP BPK RI Nomor 30/S/XIX.KUP/01/2011 tanggal 31 Januari sebesar Rp 6,509 miliar dan dalam LHP sebesar Rp 4,086 miliar.

Selain itu, BPK RI juga meminta kepada Gubernur NTT agar memerintahkan inspektorat untuk melakukan verifikasi kebenaran material atas pertanggung jawaban tersebut.

Dalam berkas yang didapat dari DPD RI menyebutkan, menghentikan mekanisme pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian dan peñata usahaan realisasi belanja bantuan sosial yang tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 37 Tahun 2010.

Baca Juga :  Universitas Timor Serahkan Bantuan Bagi Korban Bencana Malaka

Sara Lery Mboeik, salah satu anggota DPD RI yang ditemui di Polda NTT belum lama ini mengatakan, seluruh berkas atau temuan serta rekomendasi dari BPK RI untuk pemerintah NTT telah diserahkan kepada Penegak Hkum, baik itu Kejati NTT dan Polda NTT untuk segera ditindal lanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku.  (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button