24

 

Moral-politik.com. Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang meminta pemerintah Kota agar pembangunan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara baik dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan pada setiap kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Kupang.

Hal Ini disampaikan Anggota Fraksi Golkar, Soleman Kette terkait tidak sinkronnya antara RKPD Kota Kupang tahun 2014 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran 2014, serta rancangan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014.

Ia mengatakan, dapat dijelaskan bahwa RKPD, Kebijakan Umum APBD dan PPAS adalah sinkron, karena kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Sedangkan PPAS merupakan implementasi dari kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan. Dengan demikian, RKPD, KUA san PPAS merupakan suatu kesatuan dokumen yang terpisahkan.

Tentang akumulasi ketidaksempurnaan dokumen yang disampaikan dalam persidangan, Fraksi menilai tim penyusun anggaran (TAPD) tidak memahami secara baik visi dan misi Walikota Kupang. (Nyongky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

48 + = 54