Home / Sport / Hari Ini 5 Kabupaten di NTT Gelar Pilkada

Hari Ini 5 Kabupaten di NTT Gelar Pilkada

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

 

Moral-politik.com. Lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (5/8) menggelar pemilu kepala daerah (Pilkada)  secara serentak. Seluruh masyarakat di lima Kabupaten tersebut akan diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah masing-masing sesuai hati nurani mereka.

Pemilihan di lima kabupaten tersebut dimulai sejak pukul 07.00 Wita. Masyarakat yang ikut memilih diberikan waktu sejak pukul 07.00 Wita  mendatangi TPS untuk memilih bupati dan wakil bupati  periode lima tahun ke depan. Lima kabupaten yang menggelar pemilu kada serentak itu ialah Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, dan Manggarai Timur.

Informasi yang dihimpun  menyebutkan, pasar-pasar tradisional juga lenggang karena sebagian besar pedagang memilih memberikan hak suaranya daripada berjualan. Adapun pertokoan tetap buka seperti biasa, namun tidak terlihat banyak pembeli.

Anggota KPU NTT Djidon de Haan berharap pilkada berlangsung aman dan damai, karena sebelumnya calon kepala daerah telah menandatangi kesepakatan pilkada  damai di kantor KPU. Warga juga telah diingatkan untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan kecurangan di TPS, tetapi harus diserahkan ke aparat keamanan.

Di Kabupaten Rote Ndao, pilkada diikuti lima pasangan calon bupati, Sumba Barat tiga pasangan calon, Sumba Tengah tiga pasangan calon, Manggarai Timur empat pasangan calon, dan Alor sembilan pasangan calon.

Penyelenggaraan pilkada serentak sesuai surat arahan KPU Nomor 600 Tahun 2012 yang menyebut pelaksanaan pilkada yang akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rentang waktu November 2013 sampai Juli 2014, dilaksanakan paling lambat Oktober 2013.

Sampai Oktober tahun ini, masih tiga kabupaten di NTT yang akan menggelar pilkada yakni Kupang, Belu, dan Ende. Terkait tahapan proses pilkada Belu masih mengalami kendala akibat sikap Bupati Belu, Yoachim Lopez yang menolak menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial (DP4) dari 12 kecamatan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka ke KPU setempat, karena ia menilai wilayah itu telah memisahkan diri dari kabupaten induk.

Baca Juga :  Bus Amkenny tewaskan 4 orang penumpang

Sikap ini bertentangan dengan Surat KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013 yang mengatur mengenai pilkada pada provinsi dan kabupaten induk. Sesuai surat tersebut, pilkada Belu harus menyertakan warga dari 12 kecamatan di Malaka. Hal yang sama juga berlaku bagi pilkada di DOB lainnya di Indonesia. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button