Home / Sport / Kabupaten Kupang: Diplin PNS Belum Memuaskan

Kabupaten Kupang: Diplin PNS Belum Memuaskan

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

Moral-politik.com. Disiplin pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang ternyata belum memuaskan, dan bahkan dianggap belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Hendrik Paut, saat memimpin rapat koordinasi bulanan pimpinan Satuan Kerja Perankat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Rabu (28/8) di aula Kantor Bupati Kupang.

Dia mengatakan, masalah disiplin PNS dan tenaga honorer adalah suatu masalah klasik yg terus mendapat perhatian pemerintah kabupaten kupang, guna menyadarkan pentingnya disiplin bekerja bagi seluruh pegawai dilingkup Pemkab Kupang sebagai pelayan masyarakat yang harus mampu menunjukan contoh yang baik bagi amsyarakat. Bahkan masalah disiplin pegawai tersebut, sudah merupakan rekomendasi bagi para pimpinan untuk dapat diterapkan di instansinya sejak pelaksanaan rakor-rakor sebelumnya.

Sekda mengatakan, salah satu bentuk tindakan pelanggaran disiplin yang paling banyak terjadi di lingkup Pemkab Kupang adalah tidak menggunakan waktu secara benar.
Dicontohkan, pada pada Rakor yang digelar kemarin itu saja terjadi keterlambatan pelaksanaannya, padahal menurut Sekda Hendrik Paut, sebagai abdi masyarakat harus memanfaatkan waktu secara baik, bukan malah mengulur-ngulur waktu pengerjaan suatu tugas.

Oleh karena itu dia mengharapkan agar komitmen untuk berdisiplin yang baik bagi seorang aparat pemerintah harus terus diperbaiki.

Sementara itu terkait dengan tindakan indisipliner pegawai menyangkut tingkat kehadiran, diakui Sekda Hendrik Paut, sangat mengecewakan. Karena tingkat kehadiran pegawai diseluruh instansi di lingkup Pemkab Kupang, termasuk di kantor-kantor kecamatan, dinilai sangat buruk. Padahal sudah ada peraturan pemerintah yg baru yg mengatur tingkat kehadiran pegawai di instansinya.

Dia menjelaskan, dalam peraturan pemerintah yang baru tersebut, kehadiran pegawai dihitung secara kumulatif jam kerjanya dikantor.

Baca Juga :  Masyarakat TTU Diajak Bangun Daerah dari Koperasi

Lebih lanjut dia mengatakan, seorang atasan disuatu instansi harus berani mengambil tindakan jika ada staf dikantornya, tingkat kehadiran kumulatifnya kurang dari apa yg sudah diatur peraturan pemerintah.

Dan apabila ada atasan yg tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap staf yg melakukan tindakan pelanggaran disiplin, ia juga akan dijatuhi sanksi langsung oleh bupati selaku pembina PNS dilingkup Pemkab Kupang.

Dia menambahkan, kurang beraninya seorang pimpinan suatu instansi dalam mengambil tindakan terhadap staf yg melakukan tindkan pelanggaran disiplin, mencerminkan kurang pahamnya pimpinan tersebut tentang peraturan yang berlaku.

Padahal menurut dia, aturan yang ada mengenai tingkat kehadiran pegawai sudah jelas, dan bila ada pegawai yang melanggarnya, harus segera ditindak.***(AVI)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button