Home / Pena_VJB / Komisi A DPRD NTT: Pol PP Tidak Boleh Bongkar Lapak PKL

Komisi A DPRD NTT: Pol PP Tidak Boleh Bongkar Lapak PKL

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

 

Moral-politik.com.   Terkait rencana pihak Pol PP NTT yang akan membongkar paksa Lapak jualan PKL di lokasi Rumah Sakit Umum (RSU) W.Z. Johanes Kupang, Anggota  Komisi A DPRD NTT, Gabriel Beribina meminta agar pembongkaran itu tidak boleh dilakukan oleh Pihak Pol PP karena  sudah ada kesepakatan antara Gubernur dan Komisi A DPRD NTT pada pertemuan tanggal 8 juli lalu, bahwa yang akan dilakukan bukan pembongkaran tapi relokasi.

“Saya sudah sms gubernur, sekda dan pihak Pol PP untuk tidak mengabaikan kesepakatan gubernur dan Komisi A,” jelas dia ketika dihubungi via handphone, Rabu (14/08).

Gabriel Beribina menambahkan, dirinya berharap Pol PP tidak asal bongkar. Tidak boleh terlantarkan rakyat kecil yang hidupnya susah.

“Kesepakatan gubernur dan Komisi A  sudah kami sampaikan ke masyarakat,” katanya.

Menurutnya, sesuai kesepakatan antara pemerintah dan Komisi A dalam rapat bersama  pada 8 juli 2013 lalu, pemerintah siapkan alternatif lokasi sebelum pembongkaran.

“Saya yakin Gubernur tidak akan ingkar janji. Ini hanya soal mengkomunikasikan kesepakatan tersebut  ke manajemen RS dan bersama-sama mengimplementasikan kesepakatan itu,” kata Gabriel Beribina. (Nyongky)

Baca Juga :  Alaura: Tes Keperawanan Itu Lecehkan Martabat Wanita

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button