Home / Sport / Kuasa Direktur CV.Wisma Teknik Keluhkan Pembayaran 22 Paket Meubeler

Kuasa Direktur CV.Wisma Teknik Keluhkan Pembayaran 22 Paket Meubeler

Bagikan Halaman ini

Share Button

47

Moralpolitik.com. Kuasa direktur CV.Wisma Teknik, Son Ballu keluhkan pelunasan pembayaran pekerjaan 22 paket pekerjaan meubeler yang dibiayai dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao TA.2011 lalu.

Keluhan itu disampaikan Son Ballu yang menghubungi Moral-politik.com per telepon, Senin (26/8).

Son Ballu mengaku sejak pihaknya menyelesaikan pekerjaan TA.2011 lalu hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum lakukan pembayaran.

“Saya hanya mengharapkan ada keadilan dan penyelesaian atas pekerjaan yang saya lakukan segera dilakukan,” katanya.

Dikatakan Son Ballu, dalam TA.2012 lalu dirinya sempat melaporkan hal itu ke Polres Rote Ndao. Usai melaporkan hal itu, pihak Polres sempat memediasi dengan melibatkan mantan Kepala Dinas PPO Rote Ndao untuk penyelesaian persoalan itu.

Namun saat itu mantan Kepala Dinas PPO Rote Ndao mengaku tak tahu menahu tentang persoalan itu dan mengaku belum pernah menerima laporan terkait permasalahan itu. Sementara dalam proses mediasi tersebut, Son Ballu mengaku pernah menyampaikan hal itu ke Kadis PPO Rote Ndao.

Menurut Son Ballu, dirinya melaporkan hal itu ke pihak kepolisian karena belum ada tanggapan dari Dinas PPO Rote Ndao untuk lakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Pernah diberitakan, Direktris CV.Wisma Teknik, Ni Wayan Sulasmi dalam surat pengaduan ke Dinas PPO Rote Ndao mengatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan meubeler pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dinas itu TA.2011 lalu diduga kuat memanipulasi harga satuan barang pada dokumen penawaran pihaknya.

Dalam surat nomor 016/SMP/CV.WT/IX/2012 tertanggal 29 September 2012 yang disampaikan Direktur CV.Wisma Teknik, Ni Wayan Sulasmi ke ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao, dengan perihal mohon pelunasan pembayaran pekerjaan pengadaan meubeler perpusatakaan SD Dana DAK tahun Anggaran 2011 lalu, pihak CV.Wisma Teknik mengadukan hal itu untuk menindaklanjuti surat perjanjian pemborongan Nomor : 116/PPK.DAK/SPP/PPO.II/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang pekerjaan pengadaan meubeler perpustakaan SD.

Baca Juga :  Yusril Segera Selesaikan Pencalegan Susno Dapil Jabar

Dikatakan, sesuai  surat perjanjian pemborongan Nomor : 116/PPK.DAK/SPP/PPO.II/2011 tersebut pihaknya telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.175.285.000.

Sementara melaksanakan pekerjaan tersebut, lanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus  pada dinas itu memberitahukan ke pihaknya bahwa ada kekeliruan dalam membaca petunjuk Teknis DAK 2011. Dimana seharusnya ada 22 paket pekerjaan meubeler perpustakaan SD bukan satu paket sehingga masih ada 21 paket pekerjaan meubeler perpustakaan SD yang belum dilelangkan.

Namun karena keterbatasan waktu dan sibuknya panitia pengadaan barang jasa pada dinas PPO Kabupaten Rote Ndao, kata dia, pihak PPK menginformasikan bahwa sisa 21 paket pekerjaan akan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dan tetap menunjuk pihaknya sebagai pelaksana. Sambil mempersiapkan dokumen dan SPK (surat Perintah kerja) dari PPK, kata dia, pihaknya diperintahkan oleh PPK untuk menyiapkan meubeler tersebut sebanyak 22 paket untuk 22 sekolah penerima.

“Namun karena PPK DAK 2011 pada dinas PPO Rote Ndao sudah merasa bersalah karena tidak mengerti Juknis maka PPK DAK 2011 melakukan tindakan penipuan dengan cara mengubah daftar kuantitas dan harga pada dokumen penawaran CV. Wisma Teknik terkait pekerjaan pengadaan meubeler perpustakaan SD tahun 2011 tanpa sepengetahuan kami sehingga volume pekerjaan menjadi 22 paket pekerjaan namun harga tetap Rp.175.285.000. Harga setiap satuan alat dikurangi,” terangnya dalam surat tersebut.

Disebutkannya, sejumlah poin-poin yang diubah oleh PPK pada dokumen penawaran terkait daftar kuantitas dan harga diantaranya, Volume semula pada penawaran asli hanya untuk satu sekolah diubah oleh PPK menjadi 22 sekolah, Harga satuan pada dokumen perubahan dikurangi dan Jumlah harga untuk tiap jenis pekerjaan dirubah.

Lebih lanjut dia menjelaskan, setelah pihaknya menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan permohonan PHO untuk pemeriksaan pekerjaan tersebut, tim PHO hanya mau untuk memeriksa pekerjaan hanya untuk satu sekolah.

Baca Juga :  Sekda NTT Liburkan PNS Terkait Pilkada NTT Putaran ke-2

“Kami menyampaikan hal pemeriksaan itu oleh tim PHO ke PPK, namun PPK mengatakan bahwa adanya keterbatasan waktu sehingga belum dapat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena itu PPK bersedia menandatangani surat pernyataan untuk pemeriksaan lanjutan dalam rangka pencairan dana,” ungkapnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button