Home / Sport / Pemkab Ronda Dituntut Proaktif Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah

Pemkab Ronda Dituntut Proaktif Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah

Bagikan Halaman ini

Share Button

48

 

 

Moral-politik.com. Partisipasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Ronda) dituntut untuk proaktif mendukung kegiatan yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao dalam pengurusan sertifikat tanah bagi warga.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao,  saat ditemui Moral-politik.com di ruang kerjanya, Selasa (27/8).

“Kontribusi BPN terhadap Pemkab Rote Ndao cukup tinggi tetapi kontribusi balik dari pemda terhadap BPN selama ini belum maksimal,” kata Nantje.

Padahal kata Nantje, sengketa tanah di Kabupaten Rote Ndao sangat tinggi yang disebabkan karena sistim kepemilikan tanah di Rote masih bersifat komunal. Selain itu, legalisasi tanah di Rote Ndao masih sangat rendah .

“kalau persoalan ini bisa diatasi maka tentu persoalan sengketa tanah di Rote bisa di minimalisir,” katanya.

Dikatakannya, dalam Tahun Anggaran 2012 lalu pihaknya melakukan proses sertifikasi terhadap 5.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan dalam TA.2013 lanjut Nantje, pihaknya memprogramkan untuk penyediaan 3.000 tanah.

“Pelaksanaan kegiatan prona yang diprogramkan BPN pusat untuk setiap kabupaten hanya berkisar 200 sampai 250 sertifikat pertahun tetapi kami lakukan berbagai upaya sehingga Rote Ndao bisa naik sampai 1.500 hingga 2.000 pertahunnya,” kata Nantje.

Dijelaskannya, dengan dilaksanakannya program prona di Kabupaten Rote Ndao pengurusan sertifikat tanah milik warga dilakukan secara gratis. Menurutnya, warga penerima manfaat program itu hanya membayar biaya pelepasan hak yang dibayarkan langsung ke Pemkab Rote Ndao.

Menurutnya, dalam tahun anggaran 2013, kontribusi pihaknya dalam menaikan pendapatan asli daerah melalui biaya pelepasan hak mencapai Rp2 miliar lebih.

“Tanah yang luasnya di atas 5.000 meter persegi dikenakan Biaya pelepasan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan. Biaya itu masuknya ke Pemda bukan BPN sehingga dari kegiatan pensertifikatan tahun 2013 kontribusi BPN untuk masuk ke kas daerah itu menghampiri Rp2 miliar,” terangnya.

Baca Juga :  Pasien HIV/AIDS Masih Digabung dengan Pasien Umum

Lebih lanjut Nantje menjelaskan, khusus pelaksanaan program prona TA.2013, dalam tahap pertama pihaknya telah menyerahkan 1.250 sertifikat kepada warga dan sisanya diserahkan pada 24 september 2013 mendatang.

“Kendala yang kami hadapi selama ini selain jumlah tenaga yang masih kurang dan peralatan yang kami miliki juga masih kurang. Kami masih kekurangan kendaraan operasional, kami sudah coba menghubungi Pemda supaya kekurangan ini bisa ditanggulangi untuk percepatan proses pensertifikatan tanah tapi sampai saat ini belum ada respon,” ungkapnya.

Sementara disinggung soal tingkat kesadaran warga dalam pengurusan sertifikat tanah, Nantje mengatakan, sejauh ini tingkat kesadaran warga dalam pensertifikatan tanah sangat tinggi.

“Kita mengharapkan adanya perhatian pemerintah untuk percepatan proses sertifikasi atas tanah milik warga, mudah-mudahan ke depan ada perhatian pemerintah misalnya melalui program proda,” harapnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button