Home / Sport / Penyaluran Kertas Suara Pilkada Rote Ndao Tuntas

Penyaluran Kertas Suara Pilkada Rote Ndao Tuntas

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

 

Moral-politik.com. Penyaluran kertas suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao, 5 Agustus 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ke seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Rote Ndao dipastikan tuntas, Sabtu (3/8).

Hal ini dikemukakan Ketua KPUD Rote Ndao,  didampingi juru bicara KPU Rote Ndao, Iwan Sodak saat ditemui Moral-politik.com di ruang kerjanya, Sabtu (3/8).

Sesuai jadwal yang ditetapkan pihaknya, kata dia, Jumat (2/8) dilakukan pendropingan kertas suara ke Kecamatan Ndao Nuse, Landu Leko, Rote Timur, Rote Barat dan Rote Barat Daya.
Sementara, Sabtu (3/8) lanjutnya, pihaknya mendistribusikan kertas suara pada lima kecamatan yaitu Kecamatan Lobalain, Rote Barat Laut, Rote selatan, Rote Tengah dan Pantai Baru.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pelaksanaan pendropingan kertas suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dari PPS ke KPPS dilakukan Minggu (4/8).
Usai dilaksanakan pemilihan 5 Agustus 2013, lanjutnya, dilakukan pendistribusian kertas suara pemilihan dari KPPS ke PPS.

“Tanggal 6-7 Agustus jadwal pengembalian kertas suara hasil pemilihan dari PPS ke PPK. Sedangkan jadwal dari PPK ke KPU dilaksanakan 8-9 Agustus 2013,” ujarnya.

Sementara pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara di KPU Rote Ndao, tambahnya, dilaksanakan sejak 9 Agustus 2013 dan berakhir paling lambat 12 Agustus 2013.
“Setelah perhitungan selesai langsung diumumkan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara KPU Kabupaten Rote Ndao, Iwan Sodak menghimbau seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao supaya menempatkan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurutnya, hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran informasi berkaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

“Pelaksanaan perhitungan dilaksanakan secara terbuka dan independen. Namun masing-masing pasangan calon supaya menempatkan saksinya di setiap TPS. Kita harapkan agar penetapan pasangan terpilih nantinya dilaksanakan di Ba’a bukan di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta,” ujarnya. (Lima)

Baca Juga :  PNS NTT Pelanggar Terbanyak Tertib Lalu Lintas

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button