Home / Pena_VJB / Pertemuan Komnas HAM dan DPRD Kota Kupang Batal

Pertemuan Komnas HAM dan DPRD Kota Kupang Batal

Bagikan Halaman ini

Share Button

SONY DSC

 

Moral-politik.com. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) batal  melakukan pertemuan bersama DPRD Kota Kupang terkait pembangunan Bendungan Kolhua.

“Sedianya hari ini kami akan melakukan pertemuan bersama Komnas HAM, dimulai  jam 09.00 Wita, namun pada saat bersamaan saya sedang memimpin sidang, jadi ke empat anggota Komnas HAM menghargai kesibukan saya dan pertemuan dibatalkan,” kata Ketua DPRD Kota Kupang, Tallend Mark Daud  di ruang kerjanya, Kamis  (22/8).

Menurut Tellen, pertemuan yag dilakukan oleh Komnas HAM dengan lembaga DPRD terkait laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Komnas HAM, maka dalam pertemuan itu mereka ingin meminta penjelasan DPRD.

“Kami intinya sudah siap, karena kami sudah siap memberikan penjelasan soal pembebasan lahan dan juga dokumen berupa rekeomondasi yang dikeluarkan Pansus kepada pemerintah dan Perda APBD perubahan 2012 serta APBD murni 2013, karena di dalamnya memuat soal dana pembebebasan lahan serta  di tambahan beberapa penjelasan lisan dari saya nantinya,” katanya.

Tellen menjelaskan, kedatangan Komnas HAM untuk bertemu dengan lembaga DPRD berkaitan dengan laporan masyarakat ke Komnas HAM bahwa mereka menolak pembangunan bendungan Kolhua, karena lahan mereka yang selama ini mereka kelola, yang akan dibangunan bendungan tersebut, berpengahasilan sekitar Rp 3 miliar lebih, maka itu mereka menolak, sehingga Komnas HAM datang untuk bertemu DPRD untuk bisa memberikan penjalasan kepada mereka.

“Pertemuan ini, intinya kami sudah siap memberikan penjelasan guna bisa diketahui oleh Komnas HAM secara benar, karena intinya jika dalam proses pelaksanaan pembangunan Bendungan Kolhua ini masyarakat menolak, maka tentunya DPRD dan Pemerintah juga harus mengikutinya, karena lahan ini adalah milik mereka. Namun semua agar tetap tenang, karena pasti segala sesuatu perlu melalui proses pendekatan yang dibanguan antara pemerintah dengan masyarakat,” tutupnya.

Baca Juga :  Agustinus Loe Gugat Larangan Jual BBM Eceran ke Timor Leste

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button