Home / Sport / Pieter Manuk Kembalikan Dana PKH 2012 ke Kas Negara

Pieter Manuk Kembalikan Dana PKH 2012 ke Kas Negara

Bagikan Halaman ini

Share Button

manuk-1

Moral-politik.com. Provinsi NTT akhirnya mengembalikan dana Program Keluarga Harapan (PKH)  Tahun 2012 yang tidak terserap ke kas negara, kurang lebih Rp 1 miliar. Total dana yang dianggarkan pemerintah pusat kepada NTT untuk membiayai program itu sebesar Rp 111, 823 miliar lebih.

Kepala Dinas Sosial NTT, Pieter Sinun Manuk kepada Moral-politik.com di Kupang, Senin (19/8)  menjelaskan, dana yang disetor kembali ke kas negara itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rumah tangga penerima tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan, pindah alamat, dan siswa penerima bantuan sudah tamat sekolah.

Sesuai ketentuan, dana ini diberikan untuk para siswa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang minimal ke sekolah sebanyak 85 persen dan bagi ibu hamil paling kurang  memeriksakan kehamilannya di Posyandu sebanyak empat kali. Jika tidak memenuhi ketentuan atau  kriteria ini, maka dana yang telah dialokasikan tidak diberikan kepada rumah tangga sasaran  dimaksud.

“Memang pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program ini, tapi bantuan tunai yang  diberikan adalah bersyarat, yakni harus memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan,” katanya.

Menurut Pieter, seharusnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat penerima dana PKH, harus segera melapor ke pendamping atau pemerintah desa setempat. Sehingga melalui rembug desa, rumah tangga bersangkutan diganti dengan rumah tangga lain yang dinilai memenuhi  syarat. Dengan demikian, dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat, bisa terserap semua  dan tidak lagi dikembalikan ke kas negara.

Pengembalian itu tentunya sangat merugikan masyarakat NTT, karena dana yang dialokasikan  sesuai dengan data jumlah rumah tangga sasaran.

Dia mengatakan, untuk meminimalisasi masalah terutama soal penyerapan, pihaknya telah  mengundang sekitar 300 dari 400 orang pendamping PKH untuk mengikuti kegiatan rapat  koordinasi (rakor). ***(AVI)

Baca Juga :  Bupati Matim akui masih adanya kendala dalam pembangunan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button