Home / Pena_VJB / PNS Resah, Uang Kesra Dipotong Rp 1 Juta, 3 dari 4 Karo Bantah

PNS Resah, Uang Kesra Dipotong Rp 1 Juta, 3 dari 4 Karo Bantah

Bagikan Halaman ini

Share Button

2

foto: ilustrasi uang

 

 

Moral-politik.com. Tiga kepala biro di lingkungan Setda NTT, yakni Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, dan Biro Pemberdayaan Perempuan  membantah memotong uang kesra PNS untuk pengadaan mebeler, yang luder terbakar pada peristiwa kebakaran kantor Gubernur NTT, Jumat (9/8).

“Tidak ada perintah dari siapa pun termasuk gubernur untuk pemotongan itu,” kata Kepala Biro  Administrasi Pembangunan Setda NTT, Abraham Maulaka saat dikonfirmasi Moral-politik.com, Selasa (27/8).

Menurutnya, Gubernur NTT hanya menghimbau agar PNS di empat biro yang ruangannya terbakar  yakni Biro Hukum, Biro Pemberdayaan Perempuan, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Ekonomi
untuk memberikan perhatian pada masalah kebakaran ini. Pasalmnya, seluruh mebeler empat biro  itu sudah ludes terbakar.

Bantahan juga datang dari Kepala Biro Hukum, Jhon Hawula. Jhon mengaku dirinya hanya  meneruskan imbauan gubernur agar para pegawai menyumbang tanpa harus ada paksaan dan  mewajibkan dalam jumlah tertentu, apalagi harus memotong uang kesra pegawai.

“Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Yang ada, saya kan teruskan imbauan Pak Gubernur saja,”  katanya.

Sedangkan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Yovita Anike Mitak mengatakan, tidak ada  kewajiban untuk memotong uang kesra pegawai karena tidak sesuai arahan gubernur.

“Bukan mewajibkan, tetapi meminta untuk sumbang kan apa yang dimiliki untuk perlengkapan di  kantor ini. Tidak mewajibkan, cuma mereka minta, nanti pengumpulannya itu di saat pembagian
uang kesra,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah PNS di Biro Hukum Setda NTT mengeluhkan pemotongan uang kesra mereka  sebesar Rp 1 Juta untuk membeli Meja dan Kursi. Informasi yang mereka peroleh, pemotongan itu
atas perintah atasannya untuk membeli meja dan kursi kerja di biro itu menyusul musibah  kebakaran kantor gubernur.*** (AVI)

Baca Juga :  Esok Paripurna DPRD Kota Kupang Terkait Kasus Bendungan Kolhua

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button