Home / Pena_VJB / Rp 2,38 Miliar Diselewengkan, Diduga Dikorupsi

Rp 2,38 Miliar Diselewengkan, Diduga Dikorupsi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Mikael Feka

 

 

Moral-politik.com.  Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 2,38 miliar, terkait pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama diduga kuat dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

Mikael Feka, pakar hukum dari Universitas Katholik Widya Mandira Kupang, Jumat (30/8/2013) menilai bahwa  temuan BPK RI Perwakilan NTT sebesar Rp 2,38 miliar dalam pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama diduga kuat dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

“Sesuai temuan BPK RI perwakilan NTT sebeaar Rp 2,38 miliar soal pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama, saya menduga kuat kalau dana itu dikorupsi olehonum-oknum tertentu,“ katanya.

Menurutnya, dirinya menduga kuat dana tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu karena sejak proses awal proyek itu akan dikerjakan telah menyalahi prosedur, sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 2,38 miliar.

Dijelaskannya, dari proses pelelangan proyek itupun telah bermasalah sehingga pengerjaan pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama diyakin telah bermasalah sehingga mengakbatkan kerugian keuangan negara dan itu diduga kuat ada dugaan korupsi.

Yang tidak dimengerti oleh dirinya adalah uang sebesar Rp 2,38 miliar, yang merupakan kerugian negara sesuai temuan BPK RI perwakilan NTT dikemanakan oleh pemerintah, ataupun siapa yang bertanggung jawab dalam proyek itu? Jika memang dana tersebut dipergunakan secara baik maka tidak akan terjadi kerugian negara sesuai dengan temuan BPK RI perwakilan NTT.

Terkait itu, katanya, dirinya merasa yakin bahwa kerugian negara sebesar Rp 2,38 miliar sesuai dengan temuan BPK RI perwakilan NTT telah dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Jika tidak dikorupsi darimana BPK RI perwakilan NTT bisa menemukan adanya kerugian negara dalam proyek tersebut?

Untuk itu, dirinya meminta agar pihak penegak hukum segera melakukan pulbaket untuk melakukan penyelidikan terkait penyelewengan dana sebesar Rp 2,38 miliar tersebut. Pihak penegak hukum jangan hanya menonoton , melihat dan mendengar seolah-olah tidak terjadi sesuatu dengan keuangan negara. (richo)

Baca Juga :  Ingin Mendata, Warga Kolhua Usir Tim 9

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button