Home / Sport / Seluruh Pihak Diingatkan Perkuat Kerukunan Antar Umat Beragama

Seluruh Pihak Diingatkan Perkuat Kerukunan Antar Umat Beragama

Bagikan Halaman ini

Share Button

Pdt. Rebeka Moses, S.Th

 

 

Moral-politik.com. Seluruh lapisan masyarakat diingatkan agar terus memperkokoh semangat kerukunan antara umat beragama, dan tetap mempertahankan keharmonisan yang telah terbangun di Kabupaten Rote Ndao.

Hal ini disampaikan Pdt. Rebeka Moses, S.Th saat tampil sebagai pembicara dalam seminar sehari yang digelar mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Kupang di Gereja GMIT Efata, Lekioen, Ba’a, belum lama ini.

Dalam membangun relasi dengan pemeluk agama atau aliran kepercayaan lain kata Rebeka dalam seminar yang bertajuk, ”GMIT dan Denominasi yang Lain Dalam Relasi Oekumenis”, diperlukan pardigma pluralis dialogis. Menurutnya, terdapat empat macam paradigma relasi yakni paradigma eksklusif yang menekankan eksklusifitas ajarannya, paradigma inklusif yang terbuka namun cenderung kompromistis, paradigma pluralis indifferent yang menyamakan semua ajaran, dan paradigmpluralis.

Masih menurutnya, pluralis dialogis sangat cocok dengan situasi dan keadaan kemajemukan Indonesia. Pluralis dialogis sangat mengedepankan dialog keterbukaan, saling menghormati ajaran masing-masing dan tidak kehilangan identitas agama dan ajarannya masing-masing.

Dikatakannya, karya pelayanan hendaknya tertuju pada usaha untuk menghadirkan Kerajaan Allah. Meminjam kata Paul Knitter, Ia menyampaikan bahwa kepentingan Kerajaan Allah jauh lebih penting dari gereja. Karena itu membuka ruang komunikasi dan relasi antar pemeluk agama adalah hal yang lumrah demi terwujudnya Kerajaan Allah.

“Tantangan kita adalah bisakah kita keluar dari keegoan kita dan kemudian membuka komunikasi dengan kebesaran hati dan empati,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rote Ndao, Mikael Pah, S.Ip yang tampil sebagai pembicara dalam seminar itu membicarakan soal mekanisme pendirian rumah ibadat.

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku, dalam pemberian ijin mendirikan rumah ibadat, kementerian agama hanya bertugas memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Baca Juga :  JS luncurkan Brigade Kota Kupang Sehat

“Kami hanya beri rekomendasi, selanjutnya Kepala daerah yang mengeksekusinya,” ujarnya.
Dijelaskannya, sesuai Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 telah diatur dengan jelas soal pembagian tugas dan tanggung jawab baik kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

“Tugas Kantor Kementerian Agama adalah mengumpulkan data dan fakta lapangan, selanjutnya merumuskan rekomendasi untuk diajukan kepada Kepala Daerah agar ditindaklanjuti. Kepala Daerah mempunyai wewenang berdasarkan rekomendasi tersebut memberikan keputusan apakah setuju memberikan izin atau menunda pendirian rumah ibadah,” terangnya.

Selama ini, tambah Mikael, terdapat persepsi seolah-olah Kementerian agama yang menerbitkan izin, padahal itu bukan kewenangannya. Karena itu, masing-masing umat dan jemaat harus memahami aturan dari PBM itu secara baik dan benar.

“Kementerian Agama akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan persoalan sesuai tugas dan fungsinya,” kata Mikael.(lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button