Home / Populer / Surat Kaleng Barisan “Pemberontak” Ganggu Pemerintahan Belu

Surat Kaleng Barisan “Pemberontak” Ganggu Pemerintahan Belu

Bagikan Halaman ini

Share Button

 

 

Sekda Belu, Petrus Bere- Dikawal Ketat Oleh Satpol PP Belu Terkait Amukan Massa Dalam Pemutasian PNS Ke Malaka

foto: sekda belu dikawal sapol pp

 

 

Moral-politik.com. Tidak dapat disangka, dalam pemutasian Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten Belu ke Kabupaten Malaka terdapat barisan sakit hati yang melakukan “pemberontakan” dengan cara membuat surat kaleng untuk “mengganggu” jalannya system Pemerintahan di Belu.

Surat kaleng yang dibuat barisan “pemberontak” itu menyebutkan beberapa hal yakni: 1) Pembatalan SK Mutasi yang telah ada; 2) Lakukan perekrutan ulang secara prosedural dengan mempertimbangkan aspek manusiawi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Pendaftaran secara umum bagi yang berminat pindah ke Malaka, karena banyak PNS yang berminat justru nama tidak ada. b) Meminta data dan informasi dari pimpinan SKPD karena pimpinan SKPD yang tahu keberadaan PNS dalam lingkungan PNS yang bersangkutan. c) Dibahas melalui Baperjakat untuk kepentingan jabatan-jabatan tertentu. d) Jangan diserahkan kepada orang tertentu untuk mengurus padahal yang sebenarnya bukan Tupoksinya orang tersebut. e) Apabila SK ini dipaksakan untuk dijalankan, maka kami menuntut: 1) Karena pemutasian ini bukan karena atas permintaan diri kami, maka Pemerintah wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi kami di Malaka. 2) Setiap PNS yang dimutasi ke Malaka diberikan biaya pindah per orang 25 juta untuk biaya pengadaan perabot rumah tangga dan untuk kebutuhan selanjutnya. 3) Demikian permohonan kami untuk ditindak lanjuti, kalau tidak ditindak lanjuti maka kami tidak akan pindah, karena keluarga kami juga ikut menderita.

Surat kaleng yang tidak dibubuhi tanda tangan itu, diterima salah satu PNS, lalu PNS itu menyerahkan surat kaleng tersebut kepada Moral-politik.com dan rekan-rekan Jurnalist lainnya.

Entah siapa yang membagikan surat kaleng itu kepada semua PNS, namun dapat ditangkap benang merahnya bahwa ternyata di Kabupaten Belu masih ada “barisan sakit hati” yang selalu melakukan “pemberontakan” dengan caranya masing-masing. Dan dalam pemutasian tersebut, terdengar isak tangis yang turut mempengaruhi surat kaleng tersebut.

Baca Juga :  Puan Bicara soal Posisi Gandanya Sebagai Anggota DPR

Menurut Siprianus Manek Asa, salah satu “pemberontak” dan barisan “sakit hati” yang dengan suara lantang menyatakan bahwa seharusnya Bupati Lopez yang melepas pemutasian PNS ke Malaka, bukan Sekda Belu.

“Ini telah menyalahi aturan. Bupati Akim (maksudnya Bupati Lopez, red) harus bertanggung jawab. Jangan mencuci tangan. Kami minta Bupati Akim yang melepas, bukan Sekda. Salam buat bapak Akim!” teriaknya dalam acara pemutasian PNS yang berlangsung di aula SMAK Suria Atambua, Kamis (1/8) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Belu, Petrus Bere serta didampingi Kepala BKD dan Asisten III Setda Belu.

Dalam pemutasian PNS tersebut, Satpol PP Belu dikerahkan ke lokasi guna mengantisipasi terjadinya amukan massa dari barisan “sakit hati” dan “pemberontak”.

Selama acara pemutasian, Satpol PP terlihat berdiri mengelilingi Sekda Petrus Bere. Dan dapat dikatakan bahwa situasi saat itu merupakan situasi “darurat”. Karena menurut pantauan wartawan, belum pernah sistem pengamanan yang dilakukan Satpol PP terhadap pejabat di Belu seperti Sekda, Kepala BKD dan Asisten III. (Felix)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button