Home / Pena_VJB / Temuan BPK, Andre Koreh Diminta Bertanggung Jawab

Temuan BPK, Andre Koreh Diminta Bertanggung Jawab

Bagikan Halaman ini

Share Button

Mikael Feka

 

Moral-politik.com. Mikael Feka, salah satu Pakar Hukum dari Universitas Katholik Widya Mandira Kupang menilai, Andre Koreh selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT) harus bertanggung jawab atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI  (BPK RI) Perwakilan NTT terkait adanya penyelewengan dana pembangunan Kantor Gubernr NTT yang lama sebesar Rp 2,38 miliar.

Dia mengatakan, penyelewengan dana sebesar Rp 2,38 miliar sesuai dengan temuan BPK RI Perwakilan NTT tersebut telah masuk dalam rana hukum yakni korupsi, karena telah menghilangkan keuangan negara atau membuat negara rugi. Oleh karena itu pihak penegak hukum harus secepatnya mengambil sikap atas temuan BPK RI Perwakilan NTT dimaksud.

“Terkait dengan temuan BPK RI Perwakilan NTT sebesar Rp 2,38 miliar dalam pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama, harus dipertanggung jawabkan oleh Kadis PU NTT, Andre Koreh karena telah merugikan atau menghilang uang negara,“ katanya.

Dia menegaskan, alasan apapun yang disampaikan Kadis PU NTT terkait penyelewengan dana tersebut tidak dapat diterima, karena telah menghilangkan uang Negara.

“Pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama kemungkinan besar dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga mengakibatkan hilangnya uang Negara,” lanjutnya.

Mikael Feka sangat yakin dengan temuan BPK RI Perwakilan NTT itu merupakan hasil yang benar-benar akurat, karena di BPK RI Perwakilan NTT merupakan kumpulan orang-orang terhebat sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan latar belakang pendidikan dan Diklat-diklat, sehingga sangat kecil kemungkinan BPK RI Perwakilan NTT melakukan kesalahan.

“Saya sangat yakin dengan temuan BPK RI Perwakilan NTT terkait penyelewengan dana sebesar Rp 2,38 miliar. Saya yakin karena orang-orang di BPK RI Perwakilan NTT merupakan orang-orang hebat. Jadi tidak mungkin salah!“ tegas dia.

Baca Juga :  Sekretariat Sail Komodo 2013 Bekerja Tanpa Biaya Operasional

Untuk itu, dirinya meminta agar pihak penegak hukum segera melakukan Pulbaket untuk penyelidikan terkait penyelewengan dana sebesar Rp 2,38 miliar tersebut.

“Pihak penegak hukum jangan hanya menonoton , melihat dan mendengar, seolah-olah tidak terjadi sesuatu dengan keuangan Negara,” tutupnya. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button