Home / Sport / Terkait Korupsi, Mantan PNS Belu Ditahan Kejari

Terkait Korupsi, Mantan PNS Belu Ditahan Kejari

Bagikan Halaman ini

Share Button

15

 

Moral-politik.com. Yoseph Bani (60) pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belu, selaku mantan ketua panitia pemeriksa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belu, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua, karena terlibat kasus dugaan korupsi belanja modal pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTHM) Webot pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belu, tahun anggaran 2007 sebesar Rp 549.500.000,-

Tersangka ditahan Kejari Atambua karena turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, serta melakukan perbuatan memperkaya diri sedniri, orang lain atau suatu koorporasi.

Kasus dugaan korupsi PLTHM Webot pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belu tahun 2007 sebesar Rp 549.500.000, kasus  ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang pada, Senin (26/8/2013) sekitar pukul 11.30 Wita, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Patrik Getruda Nenobani.

Dalam berkas kasus dugaan korupsi tersebut dinyatakan, dalam proyek itu terdapat beberapa item yang mana pengadaannya tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Beberapa item dengan total anggaran sebesar Rp  323.800.000 diantaranya Perancangan Turbin sebesar Rp 250.000.000, jaringan Kabel Primer 1000 meter Rp 30.000.000, jaringan kabel sekunder 1000 meter sebeaar Rp 18.000.000 dan Penstok Booplat sebesar rp 25.800.000.

Menurut JPU, Patrik Getruda Nenobani dalam berkas segalam item pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka tidaks esuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dan telah ditandatangani. Sehingga membuat kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 58.952.781, dan perbuatan tersangka membuat orang lain yakni Silvester Mau selaku pejabat pelaksana teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belu bertambah kaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp 14.380.000.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam dalam tindak pidana Palsa 2  ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga :  Polda NTT Aman 19 Calon TKW

Selain itu dalam berkas yang dilimpahkan dikatakan semua alat yang dibelanja oleh tersangka tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dan volume bahan atau alat yang mengacu pada kontrak, fisik bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan kontrak serta tidak ada bukti pendukung dan catatan penerimaan barang yang diadakan. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button