Home / Pena_VJB / Terkait “Temuan” Kantor Gubernur Lama, Kejati Belum Bisa Bersikap

Terkait “Temuan” Kantor Gubernur Lama, Kejati Belum Bisa Bersikap

Bagikan Halaman ini

Share Button

32

 

Moral-politik.com. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan NusaTenggara Timur (NTT) menemukan adanya indikasi kerugian negara terkait pembangunan Kantor Gubernur NTT yang lama, yang pernah mengalami kebakaran itu sebesar Rp 1,7 miliar, namun atas temuan itu pihak Kejaksaan Tinggi NTT belum bisa mengambil sikap, pihak Kejati NTT menghormati temuan tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT,  Domu Sihite kepada Moral-politik.com belum lama ini mengatakan, Kejati NTT  menghormati temuan BPK RI Perwakilan NTT terhadap kerugian pembangunan kantor gubernur lama sebesar Rp 1,7 miliar. Namun pihaknya belum bisa mengambil sikap atas temuan tersebut.  Karena laporan temuan BPK RI Perwakilan NTT tersebut tidak ditujukan kepada Kejati NTT melainkan kepada Gubernur dan DPRD NTT.

“Jangan ada yang bilang Kajati kok bikin orang ketar-ketir. Jangan! Kita support dan biarkan mereka bekerja dulu. Yang namanya temuan BPK kita hormati, tapi sekarang kebutuhan itu siapa yang minta? Saya juga tidak tahu permintaan siapa itu? Ya, semua ada waktunya, sehingga saya katakan no comment. Kalau saya membentuk tim, tidak perlu berteriak,” kata Sihite.

Sihite mengatakan, pihaknya hanya membaca melalui media massa tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK kepada Gubernur NTT dan DPRD NTT.

“Kita hormati temuan dan apa yang sudah menjadi keputusan BPK RI Perwakilan NTT . Apapun pernyataan dari pejabat- pejabat, kita sikapi saja dan kita hormati. Kalau sudah kejadian begitu, siapa yang bertindak untuk itu?” katanya.
Sihite  menyatakan, biarkan semua berjalan apa adanya.

“Saya sudah baca di media massa yang namanya temuan BPK itu. Saya belum dan tidak pernah membuat statemen untuk membentuk tim. Kapan saya ngomong akan membentuk tim? Kita hanya menyatakan no comment.  Supaya kita ini sama-sama transparan. Jangan nanti orang lain ketar-ketir dengan statement yang menyesatkan seperti itu,” katanya.

Baca Juga :  Senyum Seorang Ibu Negara, Senyum Penuh Kasih

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT dalam LHP yang diserahkan kepada DPRD dan Pemprop NTT, mengendus indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 1,7 miliar dalam proses pembangunan gedung kantor Gubernur NTT lama di Jalan Basuki Rahmat, Keluarahan Naikolan, Kota Kupang tahun anggaran 2012 lalu.

Dalam LHP tersebut, BPK RI Perwakilan NTT kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) sama seperti opini yang telah diberikan sejak tahun 2007 lalu. Meski sama-sama WDP, namun kali ini ada delapan akun yang menyebabkan BKP memberikan opini WDP. Satu dari delapan akun itu adalah akun belanja  modal yang  mana terindikasi kerugian keuangan daerah.

Terdapat penggunaan bahan yang tidak sesuai ketentuan pada pekerjaan pembangunan kantor gubernur pertama dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1,7 miliar. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button