IMG-20130821-01168

Moral-politik.com. Sekretaris Dinas PPO Kota Kupang, Filmon Lulupoi  menilai, kebijakan Pemkot Prabumuli, Sumsel yang akan melakukan Tes Keperawanan kepada siswi SMA di kota tersebut harus memperhatikan 3 aspek yakni Hak Asasi Manusia (HAM), Psikologis, dan Hukum.

Dari apek HAM, harus dikaji ulang karena itu menyangkut Privasi dari orang dan itu tidak boleh diganggu. Dari aspek psikologis yang harus diperhatikan adalah nasib dari siswi yang terbukti sudah tidak  perawan lagi apakan dijaga kerahasiaanya? Jika hal itu tidak dilakukan maka akan menjadi preseden buruk bagi si anak. Dari aspek hukum, apakah kebijakan itu legal secara hukum atau tidak? Dari pertimbangan ketiga aspek itu saya merasa hal itu tidak perlu dilakukan.

Yang seharusnya dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan pendidikan bagi si anak, agar dapat belajar sungguh-sungguh, sehingga saya merasa di Kota Kupang tidak akan menerapkan hal tersebut di sekolah-sekolah.

Baca Juga :  Terlibat Korupsi, Yeswelda Mali Dituntut 4,6 Tahun Penjara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here