Home / Sport / WALHI: Untuk Siapa Sail Komodo di NTT?

WALHI: Untuk Siapa Sail Komodo di NTT?

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

Moral-politik.com. Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur, mengkiritisi pelaksanaan Sail Komodo yang sedang berlangsung di Provinsi Komodo ini.

Menurut Walhi  NTT, kegiatan ini tentunya dilandasi pada sebuah kiat mendorong pertumbuhan Pariwisata di NTT sebagai salah satu pilihan alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat NTT.  Namun, dari model dan proses yang dilakukan dalam kampanye pariwisata yang terurai dalam “Sail Komodo”  lembaga ini menggarisbawahi beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Direktur Walhi NTT, Herry Naif,  Jumat (2/8) mengatakan, pilihan pembangunan Pariwisata NTT yang dilakukan atas dorongan kekuatan-kekuatan pasar dan dipimpin oleh negara dalam kerja samanya dengan pihak swasta bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Sebab pilihan pariwisata ini dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang kapitalistik (pro-modal) dan akan meminggirkan hak-hak rakyat. Selain itu juga tidak lepas dari pengaruh konfigurasi yang melingkupinya, khususnya kecenderungan globalisasi dan liberalisasi yang agaknya menjadi alur pikir yang dominan pada saat ini.

Karena itu,  kata Hery Naif, semestinya Pariwisata NTT dilandasi pada sebuah kajian yang komprehensif dalam mewujudkan pariwisata yang pro-rakyat dan lingkungan. Model pariwisata yang hendak dikembangkan di NTT semestinya diawali dengan kajian yang mana melihat daya dukung lingkungan baik secara alamiah maupun infrastruktur. Dengan demikian ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Kajian ini kemudian disosialisasikan kepada publik untuk dinilai bersama, untuk menentukan layak atau tidak. Bila tidak, saling mempersalahkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya menjadi tuaian pariwisata.

Menurut Hery Naif, Pariwisata NTT mestinya belajar dari pariwisata di Pulau Dewata yang mana hampir sebagian besar aset pariwisata dikuasai oleh asing dan pihak luar. NTT pun akan dililit pada permasalahan yang sama. Artinya gurita kapitalisme pariwisata terus menyebar ke NTT.

Baca Juga :  TTU: KWT Nelnube Siap Mendiversifikasi Tanaman

Dia menilai, kecenderungan pariwisata mengacu pada pemikiran konvensional yang mana menyerahkan pembangunan pariwisata pada mekanisme pasar, yang memberi peranan yang lebih besar pada sektor swasta.

Dengan fakta ini, kata Hery,  perlu dipertanyakan tentang “dimanakah peranan rakyat NTT dalam sektor pariwisata”.

“Apakah rakyat hanya sebatas menjadi penonton terhadap berbagai aktifitas pariwisata? Bila dari awalnya saja, peranan rakyat tidak terlihat, tidak heran pula kalau rakyat Indonesia dan NTT menjadi penonton pariwisata. Sebab, interaksi yang tidak terkendali dalam mekanisme pasar akan mengganggu keberlanjutan wisata karena timbulnya posisi monopolistik swasta maupun negara dalam dunia pariwisata yang dilakukan,” bebernya. (amy)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button