Home / Populer / 100 Orang Mahasiswa SBD Tolak Keputusan MK

100 Orang Mahasiswa SBD Tolak Keputusan MK

Bagikan Halaman ini

Share Button

IMG-20130920-00099

moral-politik.com. Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat NTT untuk Sumba Barat Daya (SBD), menggelar aksi unjuk rasa  menolak Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2013 lalu terkait hasil Pilkada Kabupaten SBD.

Koordinator aksi Aloysius Malo Ladi dalam aksi unjuk rasa damai di Kantor KPU NTT, Jumat (20/9/2013) mengatakan, kedatangan mereka untuk memohon agar KPU setempat ikut
berjuang bersama rakyat SBD yang hak suaranya pada pelaksanaan Pilkada 5 Agustus 2013 dirampok oleh penyelennggara.

“Kami tetap berharap kebenaran dan keadilan ditegakkan di SBD. Kami juga dengan  tegas menolak kuputusan MK dan KPU yang bertindak tidak proposional dengan memenangkan pasangan tertentu, yang jelas-jelas sudah kalah berdasarkan hasil pleno di tingkat desa/kelurahan dan PPK,” katanya.

Dia juga meminta, pasangan yang dimenangkan oleh KPUD setempat jangan dulu dilantik sampai  selesai proses hukum pidana yang saat ini sedang berlangsung. Ini untuk menghindari  pertumpahan darah di tengah masyarakat.

Menurutnya, situasi keamanan di SBD saat ini ibarat api dalam sekam. Ini berbeda dengan  sebelum terjadinya upaya penggelembungan suara untuk calon tertentu oleh KPUD pada rapat pleno 10 Agustus 2013 lalu, dan puncaknya setelah ada putusan MK yang menolak gugutan pasangan Kodimete – Umbu Moto.

“Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mencari terobosan hukum baru untuk menyelamatkan  demokrasi di SBD. kami tahu permintan ini tidK mudah,” ujarnya.

Dia menambahkan, MK bisa melakukan sebuah terobosan hukumbaru berdasarkan temuan persidangan  pidana pelanggaran pilkada tanggal 13 September 2013, total suara Kornelis-Daud 79.498
sementara Markus – Dara hanya 67.831 suara, berbeda dengan hasil pleno KPUD SBD 10 Agustus  2013 yang menetapkan Markus – Dara 81.543 suara, Kornelis – Daud 79.498 dan Jacob-John meraih  10.179 suara.

Baca Juga :  Cerita Akbar Faizal soal Rencana Luhut Rekrut Alumnus Harvard

Dia menuturkan, satu-satunya jalan untuk menguji kebenaran suara dalam 149 kotak suara, yakni  hanya melalui persidangan di MK. Yakni dengan membuka kembali persidangan guna meninjau  kembali putusan MK tersebut melalui kewenangan MK berdasarkan pasal 86 Undang-Undang No. 24  Tahun 2003 Tentang MK.***(AVI)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button