Home / Populer / 2 Anggota DPRD yang Kantongi SK PAW Segera Diproses

2 Anggota DPRD yang Kantongi SK PAW Segera Diproses

Bagikan Halaman ini

Share Button

15

 

 

moral-politik.com. Ketua DPRD Kota Kupang Tellend Mark Daud mengatakan, dua anggota DPRD Kota Kupang asal Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang telah kantongi SK Gubernur NTT tapi belum dilantik akan segera diproses pelantikan PAW-nya dalam waktu dekat.

“Kedua anggota yang dimaksud adalah Jhon Isliko dan Daniel Bifel yang seharusnya di PAW bersama tiga anggota DPRD pada 20 September lalu,” kata Ketua DPRD kepada moral-politik.com di Kupang, Rabu (25/09/2013).

Tellend mengatakan, menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur NTT dan Surat Petunjuk Mendagri pada poin dua, proses PAW ini bisa tidak diproses jika ada surat dari Parpol tersebut, sehingga dipending proses PAW-nya, dan juga dalam sidang Banmus, sesuai penjelasan Pemkot saat melakukan konsultasi ke provinsi, diminta untuk pending. Namun ia mengaku baru saja menerima  surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN) yang meminta Pemerintah Kota Kupang untuk menindaklanjuti SK Gubernur karena sudah sesuai dengan aturan maka  dua Anggota PPRN tersebut segera dilantiknya dalam beberapa waktu ke depan.

Tellend mengatakan, untuk persiapan proses pelantikan, pihaknya masih menunggu Komisi C dan Badan Legislasi (Banleg) selesai bertugas dari Jakarta dan Padang.

“Kita akan cari waktu lowong untuk melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan jadwal acara pelantikan dua anggota PPRN yang akan menggantikan Johanis Isliko dan Daniel Bifel,” katanya.

Menurut Tellend, pada rapat Banmus nanti DPRD akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan hasil itu yang akan ditindaklanjuti. DPRD tidak mempunyai hak untuk memferivikasi data dan mudah-mudahan tidak ada hambatan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Sementara Jhon Isliko asal PPRN yang siap di PAW mengatakan, terkait surat tersebut tentunya pihaknya akan bersurat ke DPP guna mengklarifikasinya.

Baca Juga :  Eksekusi Paksa Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun dan Amanat Reformasi 1998

“Saya akan bersurat ke DPP terkait surat tersebut, karena sebagai pengurus partai tentunya punya hak untuk mengklarifikasi surat dari DPP itu, sebab surat DPD itu membatalkan proses PAW,” katanya. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button