Home / Sport / Ada Penyimpangan Dana ADD TA. 2009 di Rote Ndao

Ada Penyimpangan Dana ADD TA. 2009 di Rote Ndao

Bagikan Halaman ini

Share Button

6

 

 

moral-politik.com. Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Rote Ndao, Kris Manubulu mengungkapkan, ada penyimpangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun Anggaran 2009 lalu.

Hal itu diungkapkannya kepada moral-politik.com di Ba’a, Selasa (3/9) terkait tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao (Ampera) yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana ADD TA.2009.

Menurut Kris, penggunaan dana ADD TA.2009 lalu terjadi penyimpanganyang dibuktikan dengan adanya sistim pinjam kas dana ADD Tahun 2009 yang diperuntukan untuk pembelian pupuk.

“Proses pencairannya saat itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya selaku Kabag Pemdes saat itu,” katanya.

Bahkan Kris membeberkan, persoalan dugaan penyimpangan dana ADD TA.2009 lalu telah diakui mantan Plt Sekda Kabupaten Rote Ndao, Origenes Boeky dan Kabag Keuangan, Pace Sina saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao, Juni 2009 lalu.

“Kalau saya tidak salah ingat saat sidang di DPRD Rote Ndao pada bulan Juni 2009, pak Ori Boeki dan Pace Sina membenarkan bahwa dana ADD yang dicairkan itu diperuntukan untuk membeli pupuk,” katanya.

Sesuai aturan kata Kris, pencairan dana ADD hanya dapat dilakukan bila ada rekomendasi dari Kabag pemdes.

“Rekomendasi yang saya keluarkan saat itu tanggal 1 september sehingga kalau ada kwitansi yang keluar Bulan April tahun 2009 maka itu menyalahi aturan dan yang pastinya pencairannya dilakukan tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, sesuaiPermen nomor 13 dijelaskan bahwa dana ADD itu baru bisa keluar setelah ada rekomendasi dari Kabag Pemdes ke Bagian Keuangan untuk mentransfer ke rekening pemerintah Desa.

“Pencairan anggaran yang tidak sesuai permintaan Permen kan salah,” katanya.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat peduli Rote Ndao (Ampera) saat melakukan aksi damai ke sejumlah instansi di Kabupaten Rote Ndao, pekan kemarin mengungkapkan sejumlah kasus diantaranya Kasus Dana Bansos Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012, Kasus Dana ADD Tahun 2009, Kasus Pupuk Tahun 2009, Masalah Penghargaan Fiktif 2012,  Masalah perpanjangan masa jabatan kurang lebih 52 Kepala Desa di Kabupaten Rote Ndao menjelang Pilkada Rote Ndao, melakukan mutasi pejabat struktural menjelang enam bulan Pemilu Kada Rote Ndao, Pengangkatan pejabat yang merupakan mantan Narapidana korupsi yang sesungguhnya bertentangan dengan aturan Mendagri.

Baca Juga :  Pilkada Rote Ndao: Paket Lentera Unggul Sementara di 136 TPS

Selain itu sebutnya, penggelapan gaji sertifikasi guru tahun 2011 satu bulan dan 2012 satu bulan, Penipuan terhadap petani rumput laut mengenai ganti rugi gagal panen rumput laut  di kabupaten Rote Ndao akibat tumpahan minyak Montara Australia,  lambannya Polres dan Kejari Rote Ndao  dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Rote Ndao, tidak terbayarnya insentif tenaga dokter dan tenaga medis di Rote Ndao, lambannya DPRD dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat di Rote Ndao serta tidak jelasnya nasib tenaga kontrak daerah  yang masuk data Base kategori satu dan dua. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button