Home / Sport / Alfred Zakarias dan Henky Messang Menyusul ke Rumah Tahanan

Alfred Zakarias dan Henky Messang Menyusul ke Rumah Tahanan

Bagikan Halaman ini

Share Button

9

 

 
moral-politik.com. Alfred Zakarias, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten 3, Henky Messang di kabupaten Rote Ndao dipastikan akan  menyusul Jersy Messakh ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Kupang karena terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Rote Ndao.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a, Edy Sinaga kepada moral-politik.com, Kamis  (5/9/2013) mengatakan,  dalam waktu dekat Alfred Zakarais selaku Sekda Kabupaten Rote Ndao dan Asisten 3 Kabupaten Rote Ndao dipastikan akan menyusul ke Rutan Klas II B Kupang karena terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Rote Ndao.

Keduanya dipastikan oleh Sinaga akan mendekam di Rutan Klas II B Kupang karena secara jelas terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Rote Ndao. Mengenai kasus dugaan korupsi yang dimaksud, Sinaga enggan menyebutkannya karena ditakutkan akan kehilangan barang bukti.

Dia menegaskan kemungkinan besar pada bulan Oktober 2013 mendatang keduanya akan ditetapkan sebagai TSK dalam sebuah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Rote Ndao.

“Saya pastikan bahwa kedua akan ditetapkan sebagai TSK, dan akan ditahan di Rutan Klas II B Kupang,“ katanya.

Namun, katanya, sementara ini Kejaksaan Negeri Ba’a sedang melakukan penyilidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut, karena sesuai hasil penyilidikan keduanya secara jelas terlibat langsung dalam kasus itu.

Sebelumnya Ponkrias Saek selaku PJOK dalam proyek pengadaan alat-alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Rote Ndao, yang saat ini berstatus sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Rote Selatan, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a karena terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat PLTS  sebanyak 20 unit tahun anggaran 2009 sebesar Rp 573.723.000.

Saek pun akhirnya langsung digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Kupang untuk ditahan guna menjalani proses hukumnya. Namun sebelum digiring ke Rutan dirinya diperiksa di Kejari Kupang sejak pukul 12.00 hingga 14.00 Wita, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat-alat PLTS sebanyak 20 unit tahun 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp 573.723.000. Dalam kasus itu negara mengalami kerugian sebesar Rp 206. 380.000.

Baca Juga :  Hampir Pasti Alex Noerdin yang Kalah di Jakarta, Menang Lagi di Kandang

Kasi Pidsus Kejari Ba’a, E. Sinaga kepada wartawan, Rabu (28/8) di Kejari Kupang mengatakan, Saek ditahan karena terlibat dalam kasus pengadaan alat-alat PLTS sebanyak 20 Unit tahun 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp 573.723.000.

Sinaga menjelaskan, Saek langsung ditahan di Rutan Klas IIB Kupang guna menjalani proses hukum. Sedangkan untuk berkas kasus tersebut dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk segera disidangkan.

Sebelumnya, dalam kasus yang sama Agustinus Behar selaku Fasilitator Teknis terdakwa kasus korupsi pengadaan alat-alat PLTS sebanayk 20 unit, di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp 573.723.000 dituntut selama 1 tahun 4 bulan penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Rabu (17/7) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rassyd, SH.

Rassyd, SH mengatakan terdakwa dalam kasus itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi pengadaan 20 unit alat PLTS di Kabupaten Rote Ndao secara melawan hukum, dan bersama-sama atau dengan orang lain yakni Sugeng Raharjo dengan sengaja memperkaya diri sendiri, orang atau suatu korporasi.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dipimpin oleh majelis hakim, Khairulludin, SH didampingi dua hakim anggotanya masing-masing, Agus Komarudin, SH dan Jult Lombang Gaol, SH. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Egy Djaha, SH. Turut hadir JPU, Rassyd, SH.

Menurutnya, dalam kasus tersebut pembayaran telah dilakukan secara 100 persen, namun proyek tersebut belum dikerjakan secara 100 persen. Namun dalam laporan pemeriksaan oleh panitia PHO menyatakan bahwa proyek tersebut telah dikerjakans ecara 100 persen. Selain itu barang-barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak kerja atau spek.
Dia juga mengatakan, akibat perbuatan terdakwa dalam proyek pengadaan 20 unit PLTS di Kabupaten Rote Ndao, negara mengalami kerugian sebesar Rp 206. 380.000. Selain itu pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak  sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam kontrak kerja.

Baca Juga :  Traktor Pemkab dikuasai oknum masyarakat

Selain divonis 1 tahun 4 bulan penjara, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta. Dalam tuntutan itu, JPU menegaskan apabila terdakwa tidak membayarnya dalam waktu satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana penjara 6 bulan.  (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button