Home / Sport / Dipertanyakan Database, Server dan Aplikasi E-KTP

Dipertanyakan Database, Server dan Aplikasi E-KTP

Bagikan Halaman ini

Share Button

mantap

 

 

Moral-politik.com. Forum Akademisi Informasi Teknologi (IT) merasa penting untuk mempertanyakan, apakah sudah ada database, server dan aplikasi pendukung dalam proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)?

Kecurigaan penyimpangan pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bukan hanya dari segi proses tender, tetapi juga secara teknologi.

Demikian dikatakan Ketua Forum Akademisi Informasi Teknologi (IT), Hotland Sitorus kepada Moral-politik.com, Senin (2/9) bahwa Forum Akademisi Informasi Teknologi (IT) siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami siap secara independen untuk memvalidasi software dan hardware yang digunakan dalam pembuatan E-KTP,” kata dia.

Masalah lain dalam E-KTP, kata Hotland, adalah penentuan harga satuan, ketersediaan software dan hardware sangat berpotensi diselewengkan, sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

“Alat pemindai KTP juga menjadi masalah. Pemindai mata, sidik jari, alat pemindai tanda tangan, kamera pembaca kornea mata dan E-KTP reader. Kualitas blangko E-KTP dan chip data yang ditanamkan ke dalam E-KTP, tidak jelas. Semua itu harus divalidasi, dan kami siap membantu KPK!” tandasnya.

“Perluka dipertanyakan, apakah E-KTP sudah dapat diberlakukan secara nasional. Sebagai data kependudukan, seharusnya dapat diakses Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan instansi terkait lainnya. Namun nyatanya belum bisa. Itu menandakan database, komputer server dan aplikasi pendukungnya belum berfungsi,” papar Hotland.

Menurut perhitungan Forum Akademisi IT, pelaksanaan E-KTP secara keseluruhan hanya menyerap dana sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 4,1 triliun. Namun, negara mengeluarkan anggaran Rp 5,9 triliun. Sehingga diperkirakan potensi kerugian negara Rp.1,8 triliun hingga Rp 2,1 triliun.

Oleh sebab itu, Hotland mengharapkan agar KPK serius memanggil Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana.

“Kami minta tindakan nyata dari Komisi II DPR untuk membuat Pansus E-KTP, sebagaimana pernah digagas sejumlah anggota DPR beberapa waktu lalu,” pungkas Hotland. (erny)

Baca Juga :  Pasar Desa Oepura diambil karena salah gunakan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button