Home / Pena_VJB / Fraksi Golkar NTT: Mutasi Harus Tegakkan Prinsip Kompetensi dan Prestasi

Fraksi Golkar NTT: Mutasi Harus Tegakkan Prinsip Kompetensi dan Prestasi

Bagikan Halaman ini

Share Button

20

 

moral-politik.com. Mutasi pejabat di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menegakkan prinsip kompetensi,  prestasi dan proporsionalitas dari pejabat yang akan dipromosikan.

Pasalnya, saat ini masih terdapat ratusan jabatan yang lowong pada lingkup Provinsi NTT, Selain itu penempatan pimpinan SKPD dan pejabat yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, dan kompetensi akan menyebabkan program-program yang disajikan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Anwar Pua Geno dalam sidang paripurna di Gedung DPRD NTT, Senin (02/9).

Melihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, yakni selama tujuh tahun berturut-turut dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) lanjut dia,  menunjukkan kelemahan kinerja dalam pengelolaan administrasi keuangan.

“Fraksi Golkar mengharapkan penataan birokrasi pemerintah Provinsi NTT yang responsif, progresif, kapabel dan profesional,” kata Anwar.

Menanggapi LHP BPK RI Perwakila NTT yang memberikan opini WTP dalam pengelolaan keuangan, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa opini WTP bukan sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Status WTP hanya akan bisa diraih melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas sebagaimana yang digaungkan oleh Gubernur NTT.

“Himbauan Gubernur NTT agar birokrasi kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas harus dapat dibuktikan, tidak hanya slogan manis atau retorika tanpa makna!” tegasnya.

Dikatakan, Fraksi Golkar juga menegaskan kembali sikapnya agar Gubernur NTT segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru, yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pengelolaan keuangan modern yang mengedepankan prinsip kewajaran atau kepatutan, akomodatif, adil, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel agar pelayanan RSUD W.Z Johanis Kupang semakin meningkat dan terwujud.

Baca Juga :  Rote : Tak Dukung LENTERA, Tak Dapat Raskin?

Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2012 sebesar Rp 179 miliar lebih,  dimana sebesar Rp 25 miliar lebih belum teralokasikan, Fraksi Golkar meminta agar dimasukan dalam perubahan APBD tahun 2013 pada program SKPD-SKPD dengan sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. (Ikzan)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button