Home / DPRD Kota Kupang / Fraksi Nurani Berkarya Minta Penjelasan Kenaikan PAD

Fraksi Nurani Berkarya Minta Penjelasan Kenaikan PAD

Bagikan Halaman ini

Share Button

8

 

 

moral-politik.com. Kota Kupang – Fraksi Nurani Berkarya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Kupang meminta Pemerintah Kota Kupang untuk menjelaskan secara rinci item-item yang mempengaruhi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah, atau PAD sebesar 8,14 Persen. Fraksi Nurani Berkarya DPRD Kota Kupang juga meminta penjelasan pemerintah Kota Kupang terkait komponen lain PAD yang sah, yang mengalami pengurangan sebesar 4, 86 Persen.

Hal Itu dikatakan salah satu Anggota Fraksi Nurani Berkarya Melki Balle dalam membacakan  pemandangan umum di Sidang Perubahan Anggaran 2013 di Lantai II Ruang Sidang DPRD Kota Kupang.

Pada kesempatan itu  Fraksi Nurani Berkarya juga  meminta penjelasan pemerintah terkait Belanja Daerah khusunya Belanja Tidak Langsung yang mengalami pengurangan sebesar 1,30 Persen.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Kupang melalui tanggapan Walikota mengatakan, kenaikan PAD sebesar 8,14 persen atau dari 72 Miliar 91 Juta Rupiah menjadi Rp 77 Miliar 962 Juta didapat dari meningkatnya pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan Komponen Lain PAD yang Sah.

Namun khusus untuk Komponen Lain PAD yang Sah, Pemerintah mengaku mengalami pengurangan akibat adanya Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 910.KU.145.AK/2013 tanggal 8 Februari tahun 2013 tentang petunjuk umum pelaksanaan bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.

Selain itu, pengurangan juga terjadi akibat adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013. Sementara untuk pengurangan belanja tidak langsung, Pemerintah menjelaskan bahwa hal ini terjadi akibat adanya penyesuaian presentase acress gaji dan pos belanja bantuan keuangan kepada Propinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa. (Nyongky)

Baca Juga :  Komisi A DPRD Kota Kupang kesal dengan Dinas Kebersihan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button