Home / Populer / GSK Kesal, 4 Tahun Jalan Provinsi di Lembata Tak Disentuh

GSK Kesal, 4 Tahun Jalan Provinsi di Lembata Tak Disentuh

Bagikan Halaman ini

Share Button

kotan

 

moral-politik.com. Selama empat tahun anggaran, jalan provinsi di Kabupaten Lembata sepanjang kurang lebih 20 kilometer yang berada pada ruas jalan Balauring-Waeriang tak pernah disentuh. Akibatnya, ruas jalan dimaksud saat ini dalam kondisi rusak parah dan nyaris tidak bisa dimanfaatkan.

Wakil Ketua Komisi B membidangi ekonomi pembangunan DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan (GSK) kepada moral-politik.com di Kupang, Rabu (11/9/2013) menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang mengabaikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lembata. Padahal jalan provinsi di pulau itu sangat strategis sebagai jalur ekonomi bagi masyarakat dalam memasarkan hasil komoditi pertanian dan perkebunan.

Menurutnya, akibat tidak ada perhatian pemerintah provinsi, masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil komoditinya ke pusat-pusat pasar.

“Kita sangat sesalkan sikap pemerintah provinsi yang terkesan tidak melihat Lembata sebagai bagian dari Provinsi NTT. Buktinya, empat tahun jalan provinsi di daerah itu tidak pernah diperhatikan,” katanya.

Tentang alasan pemerintah yang mengatakan belum semua jalan provinsi yang rusak ditangani karena keterbatasan anggaran, anggota Fraksi Partai Demokrat ini dengan tegas menolaknya. Sebab, sangatlah tidak benar jika pemerintah mengatakan belum semua jalan provinsi yang rusak termasuk di Lembata ditangani karena keterbatasan anggaran.

Dia menuturkan, jika kemampuan keuangan daerah terbatas, tapi semestinya anggaran yang ada didistribusikan secara adil untuk semua kabupaten. Karena realita menunjukkan, infrastruktur jalan pada beberapa kabupaten saja yang mendapat penanganan dengan dana yang cukup besar dan dialokasikan hampir setiap tahun.

Misalkan, tambah GSK, untuk perubahan APBD 2013, dari total dana sekitar Rp48 miliar untuk infrastruktur, sekitar Rp20 miliar untuk jalan provinsi di Pulau Sumba.

Kata dia, ini merupakan sesuatu yang tidak wajar, karena sekitar 50 persen anggaran difokuskan untuk empat kabupaten saja di daratan itu.

Baca Juga :  Ahok Pilih Gagal Jadi Gubernur daripada Harus Tinggalkan "Teman Ahok"

“Semestinya dengan dana yang ada, pemerintah harus mengalokasikan dana secara adil dan proporsional untuk semua kabupaten. Sehingga tidak ada satu daerah pun merasa dianaktirikan karena tidak mendapat alokasi dana khusus infrastruktur jalan,” tandasnya.*** (AVI)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button