Home / Sport / HL Masuk Daftar Pencarian Orang, Bisa Ditembak Mati!

HL Masuk Daftar Pencarian Orang, Bisa Ditembak Mati!

Bagikan Halaman ini

Share Button

Hanok Lenggu

 

 

 
moral-politik.com. Hanok Lenggu (HL) salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dari Partai Demokrat, yang kini ditetapkan sebagai Buronan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a, Kabupaten Rote Ndao bisa ditembak mati di tempat karena sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejari Ba’a.

Kasi Pidsus Kejari Ba’a,  Edy Sinaga kepada moral-politik.com, Sabtu (14/9/2013) mengatakan, HL sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Kejari Ba’a, bisa ditembak mati di tempat jika ditemukan dan berusaha kabur dari kejaran. Hal itu dikarenakan HL telah kabur atau sembunyi ketika dirinya hendak ditahan oleh Kejari Ba’a terkait hasil putusan dari MA RI menyatakan bahwa dirinya harus ditahan.

“Hanok Lenggu bisa saja ditembak mati di tempat ketika ditemukan jika dirinya berusaha kabur. Saat ini kami sudah cari tapi belum juga ditemukan oleh tim. Hanok  kabur sebelum putusan bandingnya turun,“ katanya.

Sinaga mengatakan,  kemanapun Hanok sembunyi pasti juga akan ditemukan oleh Kejari Ba’a. Dirinya merasa yakin karena  telah berkoordinasi dengan berbagai pihak keamanan yang ada di NusaTenggara Timur (NTT) dan Kejagung RI.

Dia menjelaskan, Hanok kabur sebelum putusan bandingnya turun dari MA RI. Dikatakannya Hanok diketahui menggunakan kapal laut pada satu bulan lalu, namun tidak diketahui arah kepergiannya.

Hanok Lenggu merupakan terpidana kasus korupsi dana proyek perpanjangan break water (pemecah gelombang) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 senilai Rp 3,6 miliar.

Sebelumnya diberitakan dalam putusan sebelumnya, Hanok Lenggu dihukum empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Sedangkan dalam putusan banding, anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao ini dihukum empat tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta subsidair enam bulan. Putusan banding ini lebih berat enam bulan.
Panitera Muda Pengadilan Tipikor Kupang Andreas Benu, Kamis (30/5) mengatakan, pemberitahuan putusan banding Lenggu ke Pengadilan Tipikor dan Jaksa Penuntut Umum Senin (27/5), Pukul 16.00 Wita. Sementara pemberitahuan kepada terdakwa, Selasa (28/5).

Baca Juga :  Perbuatan Terdakwa Merugikan Keuangan Negara Rp 101.845.666

Awalnya yang mengajukan langkah banding adalah terdakwa, melalui tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Freedom Radja, Melkianus Ndaomanu, dan Yanto Ekon, karena amar putusan ditolak oleh terdakwa. Menurut terdakwa putusan tidak adil. Pada saat pemeriksaan 15 orang saksi, hanya satu keterangan saksi yang dipakai.

Sebelumnya saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Senin (25/3) lalu, Majelis Hakim menghukum terdakwa empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Sidang putusan banding Lenggu dipimpin  Ketua Majelis Hakim Tinggi Nasrudin Tappo, dengan anggota Tjokorda Rai Suamba dan Idrus.

Atas putusan banding, Benu mengatakan, langkah hukum selanjutnya baik terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Karena ada kesempatan 14 hari ke depan untuk menentukan sikap. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara baik langsung, maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Terdakwa bersalah karena sebelum pelelangan proyek break water tahun 2010 dan sebelum ada penandatanganan antara PT Rimba Mas Indah (pemenang tender) dan Dinas Perikanan dan Kelautan Rote Ndao, tersangka secara langsung menghubungi Arrie Huma Direktur PT Rimba Mas untuk datang kerumah terdakwa.

Karena sudah kenal baik dengan terdakwa, Arrie Humma datang ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa meminta agar terdakwa mengerjakan proyek dimaksud dengan alasan terdakwa memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale. Setelah itu Arrie Humma mengatakan akan memberitahukan Boby Hartono selaku Direktur PT Rimba Mas di Kupang. Setelah diberitahukan , Hartono setuju proyek break water dikerjakan tersangka. Benu menyampaikan, saat ini Tipikor sementara menangani 17 kasus korupsi. Tahun 2011, 28 kasus dan Tahun 2012 ada 32 kasus korupsi. (richo)

Baca Juga :  14 Februari, Yoga jilid II bakal dilantik

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button