Home / Sport / Hukuman Mati Tidak Pantas Diterima Wilfrida

Hukuman Mati Tidak Pantas Diterima Wilfrida

Bagikan Halaman ini

Share Button

Yanto-Ekon-SH(1)

 

 

 

moral-politik.com. Kota Kupang –  Wilfrida Soik, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Belu yang divonis oleh majelis hakim dengan hukuman mati pada 30 September 2013 mendatang, karena diduga telah membunuh majikan perempuannya dengan pisau, dinilai tidak pantas untuk diterima Wilfrida Soik TKW asal Kabupaten Belu yang masih tergolong di bawah umur itu.

Yanto Ekon, pakar Hukum Internasional mengatakan itu ketika dikonfrimasi moral-politik.com, Selasa (24/9/2013).

Yanto mengatakan, Wilfrida yang diduga membunuh majikan perempuannya itu tidak sepantasnya mendapatkan hukuman demikian karena dirinya masih tergolong di bawah umur.

Bukans saja masih tergolong anak-anak, katanya, hukuman mati yang saat ini diberlakukan di Malaysia telah ditolak oleh seluruh dunia, karena hukuman mati itu sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ditegaskannya, Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan Wilfrida dengan cara harus menyiapkan pengacara unuk memperjuangkan proses hukumnya, jangan hanya pemerintah bisa mendengar, melihat dan menonton peristiwa itu.

Hukuman mati harus dilihat dari 3 dasar kekuatan hukum yakni hukum secara fisiologis, sosiologis dan Yuridis. Tiga dasar kekuatan hukum ini yang digunakan dalam menghukum orang atau menjatuhkan hukuman mati,” ingatnya.

Ditegaskannya, dari ketiga hukum itu, hukuman mati tidak mengikat pada kekuatan hukum sosiologis karena seluruh negara didunia ini telah menyatakan menolak diberlakukannya hukuman mati, hanya di Malaysia saja yang masih diberlakukan.

Perjuangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah indonesia, saran dia, adalah melalui Menteri Luar Negeri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) agar bisa menyelamatkan Wilfrida. Harus dilakukan diplomasi antar kepala negara antara Malaysia dan Indonesi.

“Harus ada diplomasi antar kedua kepala negara agar menjadi pertimbangan hakim. Pemerintah harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyelamatkan Wilfrida, karena hukuman  itu sudah melanggar HAM!“ tegasnya. (richo)

Baca Juga :  Inilah Pengakuan Susi Terkait Rektor IPDN

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button