Home / Populer / Ini Alasan Para Kepala Daerah Tolak Mobil Murah

Ini Alasan Para Kepala Daerah Tolak Mobil Murah

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

 

 

 

moral-politik.com, Jakarta – Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kehadiran mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC), kini giliran Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo ikut-ikutan menolak. Penolakan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dengan alasan mobil murah bakal menambah kemacetan.

“Kalau orang berbondong-bondong membeli mobil murah lalu mobil yang lama tidak dijual, jalanan Solo akan macet luar biasa,” kata Rudyatmo, yang menjadi wali kota menggantikan Joko Widodo, di Surakarta Jumat 20 September 2013.

Menurut dia, arah kebijakan mobil murah tidak jelas. Selain hanya menambah kemacetan di jalan raya, di wilayahnya sudah tak mungkin menambah panjang jalan. Rudyatmo juga mengatakan pemerintah Surakarta sedang merancang manajemen lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. “Ini (program manajemen lalu lintas) belum selesai, sudah ada mobil murah.”

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga menyatakan hal yang sama. Dia mengimbau masyarakat di wilayahnya agar tidak dirugikan oleh hadirnya mobil murah. “Dengan hadirnya mobil itu, Bandung nanti tambah macet,” kata Ridwan, yang baru dilantik awal pekan ini.

Saat ini ia sedang menggagas peralihan penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. “Jadi, Bandung gak akan macet, jalan raya juga gak gampang bolong,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo secara tegas menolak kehadiran mobil murah di wilayahnya. “Mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi murah. Sekali lagi, enggak bener,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyiapkan transportasi yang murah, bukan mobil murah yang bisa memperparah kemacetan.

Sedangkan Ganjar Pranowo menolak mobil murah karena didatangkan dari negara lain. Mobil buatan asing itu, kata dia, merupakan bentuk penjajahan ekonomi nasional. “Kalau buatan dalam negeri, oke. Kalau cuma impor, kita lagi-lagi tak berdaulat. Kita dijajah lagi dengan mobil murah,” kata Ganjar.

Baca Juga :  Pengakuan Ketua DPRD TTU ini, bisa menyeret Bupati

Sikap yang berbeda dengan kepala daerah di Jawa diperlihatkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Dia mempersilakan mobil murah dijual di wilayahnya dan tak bisa melarang warganya membeli kendaraan. “Yang harus dipikirkan, bagaimana dengan masuknya mobil ini adalah menata kota, kemudian jalan kota, agar kemacetan tidak makin parah,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain masalah penataan kota dan jalan, masyarakat harus tertib berlalu lintas, dan aparat juga harus tegas. “Soal kemacetan ini, akan dilakukan penambahan jalan, terutama dalam meningkatkan infrastruktur yang ada.” (sumber: tempo.co)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button