Home / Pena_VJB / Ini Arogansi KJRI Hong Kong Terhadap Buruh Migran Indonesia

Ini Arogansi KJRI Hong Kong Terhadap Buruh Migran Indonesia

Bagikan Halaman ini

Share Button

Foto 3 Migran di depan KJRI Hong Kong

 

moral-politik.com. HONG KONG. Untuk kesekian kalinya KJRI Hong Kong menunjukkan keangkuhan dengan tidak menyiapkan pejabat untuk menerima petisi ribuan aksi Buruh Migran Indonesia (BMI), Minggu (15/9) tetapi hanya diterima Satpam.

“Boro-boro mau berdialog tentang keluhan migran, untuk menerima petisi pun hanya Satpam,” kata Sring Atin, juru bicara Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)  Hong Kong.

“Ini kehebatan Indonesia sebagai negara besar yang tidak menghargai rakyat. Negara republik, nyatanya feodal dalam dosis tinggi,” tegas Ketua Bara JP Hong Kong Tri Sugito yang mendukung aksi JBMI.

Ferry Alfiand Tjung Phin, Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi atau Bara JP), yang secara khusus datang ke Hong Kong mendukung aksi migram, sangat menyesalkan sikap angkuh pejabat KJRI.

“Kalau rejim sekarang ini sudah berganti tahun depan dan Jokowi sebagai Presiden, saya yakin mereka akan sok-sok perhatian kepada rakyat. Mereka akan pura-pura blusukan, tapi kita tahu semua itu tak tulus,” kata Ferry.

Aksi BMI Hong Kong Minggu, selain menuntut penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), juga menyerukan keadilan untuk Kartika Puspita, seorang migran yang disiksa majikan, dan sang majikan kini tengah diadili.

Inilah surat JBMI yang ditulis juru bicara, Sring Atin (juru bicara JBMI), sebagaimana disiarkan Media Center Bara JP, Senin (16/9):

Kami Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hong Kong kecewa dan marah atas nasib yang menimpa Kartika Puspitasari, seorang pekerja migran asal Indonesia yang telah dianiaya majikan dan tidak pernah mendapat gaji.

Hong Kong yang menyatakan dirin sebagai kota modern di Asia, ternyata memperlakukan PRT asing sebagai budak, tidak beradab dan bermartabat.

Baca Juga :  Saking Cinta, “Kepunyaan” Suami Dipotong & Dibuang ke Toilet

Kasus Kartika Puspitasari adalah bukti pelanggaran dan perbudakan modern. Selama 5 hari dipaksa memakai popok, diikat di kursi oleh majikan, tanpa makanan dan minuman. Kartika bekerja pada majikan bernama Tai Chi Wai (42) dan istrinya Catherine Au Yuk San (41).

Sejak Oktober 2010 hingga 2011, setiap malam kaki dan tangannya diikat, dikasi makan hanya tiga hari sekali, hanya diperbolehkan menggunakan toilet umum. Dipaksa mengenakan pakaian anak berusia tiga tahun, dilarang mengenakan pakaian dalam, hanya diijinkan keluar jika bersama majikan, tidak digaji dan tidak diberi hari libur.

Buruh Migran Indonesia BMI, tidak dilindungi pemerintah, bahkan “disiksa” pemerintahnya sendiri.  Dengan dalih perlindungan, memaksa BMI tunduk di bawah kontrol agen yang jelas-jelas perampas uang migran.

Dengan adanya sistem online dan SE-2524, BMI terpaksa bertahan di majikan yang jahat,  karena takut tidak bisa pindah agen untuk mendapat majikan yang baik.

BMI terpaksa bertahan meski dalam kondisi sakit, dihina, tidak diberi makan, hanya karena takut tidak bisa melunasi utang potongan agen, sebab keluarga akan diteror bank.

Sedihnya, BMI tidak hanya membayar mahal untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Pulang ke kampung halaman pun banyak yang takut, karena mandatory KTKLN yang berbuntut pada perampasan upah melalui wajib asuransi dan persyaratan lain.

Jika pemerintah memang peduli terhadap nasib rakyat, tidak perlu susah-payah, hentikan saja kemiskinan dengan membangun industri nasional sehingga tersedia lowongan kerja yang layak.

Pernyataan sikap ini sebagai bentuk solidaritas untuk Kartika dan semua migran yang menjadi korban ketidakadilan. Satu hal penting, supaya Kartika bisa mendapatkan ganti rugi selama menjalani proses hukum.

Sudah semestinya pengadilan memihak Kartika, agar menjadi peringatan terhadap mereka yang memperlakukan PRT sebagai budak. (erny/rj)

Baca Juga :  Ingin Mendata, Warga Kolhua Usir Tim 9

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button