Home / Pena_VJB / Jadi Obyek Pemerasan, Buruh Tuntut Penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

Jadi Obyek Pemerasan, Buruh Tuntut Penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

foto: ilustrasi

 

 

Moral-politik.com. Kendati hari Minggu (1/9/2013) adalah hari libur, tapi ribuan Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong berunjuk rasa menuntut penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), karena dituding jadi obyek pemerasan.

Demikian rilis yang diterima Moral-politik.com.

“Kami juga menuntut supaya pemerintah Indonesia melindungi Kartika, seorang BMI yang disiksa majikan di Hong Kong. Jangan sibuk Konvesi, ingat nasib rakyat,” ujar Tri Sugito dan Nur Utami kepada Bara JP Migran Center.
Unjuk rasa dimulai dari Victoria Park, ribuan migran berjalan kaki ke Konsulat Jenderal RI (KJRI), kemudian kembali ke Victoria Park.

Pemandangan haru terjadi, tatkala para migran berteriak di KJRI, tempat di mana sebagai warga negara Indonesia terlalu mereka sering dihina.

“Pake kaos, dilarang masuk KJRI!” kata seorang migran.

Tri Sugito mengatakan, pemerintah mengumumkan, biaya KTKLN adalah gratis. Namun pada kenyataannya, bisa sampai Rp 5 juta dan tempat pembuatan tidak di semua daerah. Apa manfaat KTKLN, tidak jelas, hanya diperlukan pada saat kita keluar dari Indonesia.

“Ketika kita mengalami masalah di luar negeri, KTKLN tidak diperlukan. Jadi untuk apa pemerintah memeras rakyatnya sendiri? Kami baca, Preiden SBY sedang ke luar negeri. Mampir saja ke Hong Kong, dengarkan keluhan migran,” tegas Tri Sugito.

Menurut aturan, KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air).
KTKLN berbentuk smartcard chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat di-update dan dibaca card reader. Dasar hukumya, UU 39/2004, Pasal 62 ayat (1): “Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.”

Baca Juga :  DPRD NTT Minta Pemprov Kembalikan 3 Mobil Pemadam Kebakaran ke Pemkot

Untuk diketahui, Bara JP Migran Center, adalah kembaga yang didirikan Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP), yang khusus memberi layanan hukum kepada para migran di seluruh dunia. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button