Home / Populer / JK: Konflik Pilkada Lebih Rawan Dibanding Pemilu

JK: Konflik Pilkada Lebih Rawan Dibanding Pemilu

Bagikan Halaman ini

Share Button

JK Sespimti

 

 

moral-politik.com. Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditandai dengan adanya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung sampai level yang paling bawah. Perkembangan ini kemudian menyisakan tidak sedikit masalah, khususnya konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden (2004-2009), tokoh yang terkenal sebagai “Juru Damai” itu selalu mengamati fenomena demi fenomena permasalahan perpolitikan tersebut.

Di depan peserta Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri yang diadakan hari ini, Selasa (17/09/2013) di Bandung, JK menyatakan bahwa konflik yang ditimbulkan akibat Pilkada jauh lebih rawan dibandingkan Pemilu. Hal ini disebabkan oleh faktor emosional kedekatan personal antara masyarakat dan calon yang bertarung dalam Pilkada.

“Banyaknya konflik yang terjadi akibat Pilkada diakibatkan karena adanya gengsi. Kalau jagoannya kalah apalagi di daerah sifat kekeluargaannya kental, maka tidak jarang orang pun ngamuk,” tutur JK.

Rawannya konflik dalam Pilkada, menurut JK, juga diakibatkan oleh adanya faktor ketidak percayaan masyarakat terhadap instansi penyelenggara Pemilu. Untuk itu, JK menghimbau agar KPU harus transparan, dan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian harus tidak berpihak serta membuka komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu.

“Oleh karena itu KPU harus transparan, begitu tertutup maka terjadi ketidaksenangan masyarakat. Polisi juga tidak boleh berpihak dan harus tegas!” tegas JK.

JK yakin Pemilu tidak akan menimbulkan konflik, seperti Pilkada. Alasannya bahwa di tingkat nasional, para elit yang bersaing tidak menunjukkan rasa saling benci. Sedangkan pada Pilkada, kebencian itu sering terlihat.

“Di tingkat nasional persaingan lebih rasional, persaingan ideologi justru tidak menimbulkan konflik,” pungkasnya. (HA)

 

Baca Juga :  UU Pilkada Belum Diundangkan, KPU Tak Bisa Konsultasi dengan DPR

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button