Home / Sport / Juru Kunci Kelurahan Nefonaek Agar Tanggap KDRT

Juru Kunci Kelurahan Nefonaek Agar Tanggap KDRT

Bagikan Halaman ini

Share Button

Beri Sambutan (2)(2)

 

 

moral-politik.com. Koordinator Rumah Perempuan meminta kepada changemaker atau juru kunci yang terdiri  para tokoh masyarakat, tokoh agama, LPM, RT dan RW, Karang Taruna, orang muda lintas agama yang berada di Kelurahan Nefonaek, bisa  melakukan upaya-upaya penanganan akan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di lingkungan itu, karena Nefonaek baru saja terpilih sebagai Kelurahan Model Anti Kekerasan di Kota Kupang.

Permintaan ini disampaikan, Libby Sinlaeloe pada Acara Penguatan Kapasitas Alumni Lokalatih KTPBG dalam bingkai agama dan budaya di Kelurahan Nefonaek, Sabtu (21/9/2013).

Menurut Libby, upaya-upaya yang dilakukan yakni mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan .

“Dalam konteks penanganan kasus KDRT, penyelesaian alternatif ini bisa dimaknai sebagai suatu mekanisme penyelesaian Kasus KDRT yang dilakukan secara kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aparat desa, aparat hukum, pelaku dan korban dengan mempergunakan pendekatan kekeluargaan, pendekatan agama, pendekatan adat dan pendekatan peradilan formal yang lebih mengutamakan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga,” katanya.

Libby menambahkan, cara yang dilakukan yakni negosiasi, mediasi, rehabilitasi yang dipadukan dengan pelayanan konseling, bimbingan rohani dan pelayanan rumah aman. Penyelesaian alternatif kasus KDRT bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mendidik dan merubah perilaku bermasalah dari pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, serta mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

“Konsep penyelesaian alternatif  kasus KDRT ini lahir dari pengalaman Rumah Perempuan dalam melakukan advokasi atau pendampingan terhadap korban kasus KDRT, dimana banyak korban yang tidak bersedia menempuh sistem peradilan formal maupun sistem peradilan non formal. Alasan dari para korban untuk tidak ingin mencari keadilan melalui jalur peradilan formal karena korban KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga atau masalah privat, korban memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, korban lebih mementingkan nasib anak-anak,dan  korban masih mencintai pelaku sehingga takut terjadi perceraian. Pada sisi yang lain, korban KDRT tidak bersedia kasusnya ditangani melalui mekanisme peradilan non formal,” jelasnya.

Baca Juga :  General Manager PLN NTT Minta Maaf

Menurut Libby, alasan ini tentunya korban takut dikucilkan dari lingkungan setempat, korban (istri) selalu dipersalahkan, terkadang korban dan pelaku sudah saling memaafkan namun mereka masih terbeban hutang akibat denda dalam proses adat. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button