Home / Sport / Kades Modosinal Diduga Endapkan Tunjangan Aparat Desa

Kades Modosinal Diduga Endapkan Tunjangan Aparat Desa

Bagikan Halaman ini

Share Button

3

 

 

 

moral-politik.com. Kepala Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Anderias Elimanafe diduga kuat mengendapkan dana tunjangan untuk aparat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 lalu.

Pasalnya hingga saat ini Kades Anderias Elimanafe tak membayarkan tunjangan pengurus desa dan sejumlah kepala dusun yang ada di wilayah tersebut.

Hal ini diungkapkan salah seorang kepala dusun di Desa Modosinal kepada moral-politik.com di wilayah tersebut, Kamis (5/9/2013).

Kepala Dusun yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, di desa tersebut terdapat tujuh wilayah dusun yakni Dusn Tulelala, Dalakumen, Modosinal, Oeoko, Landeoe, Luabafo dan Dusun Amalou.

Menurutnya, sesuai sesuai informasi yang berhasil diperoleh pihaknya dana tunjangan tersebut pasalnya sudah dicairkan sejak TA.2012 lalu. Namun  Kades Anderias Elimanafe tidak mencairkan dana itu ke aparaturnya sesuai petunjuk teknis dana ADD.

Sesuai juknis dana ADD ungkapnya, tunjangan aparat desa perbulan Rp.150.000  yang diterima per enam bulan sebesar Rp900 ribu.

“Ada empat Kepala Dusun yang sudah di bayarkan tetapi hanya di kasih Rp.50.000  per bulan selama enam bulan Rp300 ribu per kepala dusun sedangkan masih ada tiga Kepala Dusun yang sama sekali tidak di bayar,” ungkapnya.

Terhadap persoalan itu lanjutnya, pihaknya pernah melaporkan hal itu kepada Camat Rote Barat Laut, Eduard Ndolu, SH agar persoalan itu diselesaikan. Bahkan kata dia, dalam pertemuan dengan Camat RBL, Kades Modosinal telah berjanji untuk membayarkan tunjangan yang belum dibayarkan itu.

Namun disayangkannya, hingga saat ini Kades Modosinal tak membayarkan tunjangan apartur desa tersebut.

“Setelah pertemuan dengan Pak Camat tahun 2012 itu sampai sekarang Kades belum menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Menghindari terjadi penyimpangan yang lebih besar di desa itu, penegak hukum dimintanya agar menyelidiki penggunaan dana ADD di desa tersebut. Sebab menurutnya, penggunaan dana ADD di desa itu tak sesuai mekanisme. (lima)

Baca Juga :  Fraksi PDIP Minta Pemkot Kupang Jaga Postur Anggaran APBD

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button