Home / Sport / Kasus Kadis Pertambangan, LBH APIK NTT Bersikap

Kasus Kadis Pertambangan, LBH APIK NTT Bersikap

Bagikan Halaman ini

Share Button

8

 

 

moral-politik.com. Direktris  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik NTT, Ansy D. Rihi Dara, dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veronika Ata angkat bicara soal kasus pelecehan yang dilakukan Kadis Pertambangan Kota Kupang, GK, terhadap staf perempuannya KM, Jumat (13/9/2013) lalu.

Menurut Ansi dan Veronika, inspektorat dan Walikota Kupang harus jeli dan bijaksana melihat kasus pelecahan itu. KM sebagai perempuan korban dari tindakan atasannya itu jangan lagi mendapat perlakuan diskriminatif dalam proses penanganannya.

“Jika memang pejabat dimaksud terbukti melakukan tindak pelecehan, jatuhkan sanksi yang tepat dan tegas. Jangan ada upaya untuk saling melindungi. Jika perlu korban didorong untuk memproses hukum kasus yang menimpanya itu. Karena tindakan pelecehan itu bukan delik aduan,” tegas Ansi Rihi, Sabtu (14/9/2013).

Hal senda disampaikan Veronika. Menurut dia, kasus pelecehan adalah delik pidana, bukan delik aduan. Delik aduan itu kasus pencurian dalam keluarga, perselingkuhan dan atau perzinahan.

“Sebaiknya jika benar terjadi pelecehan yang dilakukan oleh GK terhadap KM, maka tidak saja diproses secara internal,  tapi juga diproses hukum agar menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama, dan tidak terjadi banyak korban lagi,” tegas Veronika.

Dia mengatakan, seringkali perempuan menjadi korban sistem dan struktural di tempat kerja. Apalagi perempuan yang menjadi staf dari atasan/pejabat laki-laki itu sering tidak bisa ‘berkutik’ saat mendapat perlakuan diskriminatif, termasuk pelecehan sexual.

“Beruntung KM mau berteriak dan membuka kasus pelecahan yang dilakukan atasannya itu. Ini sikap terpuji. Di luar sana mungkin saja masih banyak staf perempuan yang belum berani ‘bersuara’  jika mengalami pelecehan oleh rekannya atau atasannya,” kata Ansi.

Baca Juga :  Tanamkan Budaya Sekolah Pada Siswa Baru

Ansi juga menyesalkan sikap Walikota Kupang dan inspektorat yang dinilai tidak cepat menangani pemeriksaan dua pihak. Seharusnya usai kejadian, Jumat (13/9/21013), KM dan GK harus langsung diperiksa hari itu. Agar modus dan kronologis peristiwa bisa langsung terungkap dan tidak timbul skenario lain.

“Kenapa hari Jumat itu yang dimintai keterangannya hanya KM. Sedangkan GK baru diminta keterangan Senin (16/9/2013). Ada jedah waktu tiga hari bagi GK sebelum diambil keterangannya. Hal ini bisa saja memberi peluang supaya dibuat sekenario lain. Harusnya kedua pihak langsung dimintai keterangan hari itu juga. Ini juga bentuk diskriminasi yang dilakukan inspektorat,” kritik Ansi.  (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button