Home / Populer / Kasus Kartika di Hong Kong: Itu Tanggung Jawab Pemerintah!

Kasus Kartika di Hong Kong: Itu Tanggung Jawab Pemerintah!

Bagikan Halaman ini

Share Button

Foto 3 Migran di depan KJRI Hong Kong(1)

 

moral-politik.com-Hong Kong. Meskipun suami-istri yang terbukti menyiksa Kartika Puspitasari telah dihukum Pengadilan Hong Kong, bukan berarti masalah selesai. Gaji Kartika selama dua tahun menjadi migran, belum dibayar. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Sebelum warga Hong Kong melakukan kejahatan terhadap Kartika, justru pemerintah yang sudah terlebih dahulu melakukan tindak kriminal kepada warga, karena tidak menyediakan lapangan kerja yang pantas,” ujar Tri Sugito, Ketua Migrant Center Hong Kong, Jumat (20/9).

Tri Sugito berpendapat, arus migran mencari pekerjaan di luar negeri, karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja. Sekarang, migran malah disiksa, gajinya tidak jelas. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Seperti diketahui, Rabu (18/9), Pengadilan Hong Kong menghukum suami-istri yang terbukti menyiksa migran asal Indonesia, Kartika Pustasari, selama dua tahun. Tai Chi-wai (42) dihukum 3 tahun 3 bulan, sedangkan istrinya Au Yuk-shan (41) dihukum 5 tahun 6 bulan.

Migrant Center, adalah organisasi yang didirikan Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP atau Relawan Jokowi). Tri Sugito, juga menjadi Ketua Bara JP Hong Kong. “Kalau pemerintah memang bertanggung jawab, harus menanggung gaji Kartika,” tandas Tri Sugito.

Aksi para migran Hong Kong Minggu (15/9) lalu, juga dihadiri Ketua DPP Bara JP Ferry Alfiand Tjung Phin, yang juga bertindak sebagai lawyer bagi Migrant Center, datang dengan biaya sendiri.

Inilah komentar para migran di Hong Kong terhadap vonis hukuman majikan yang menyiksa Kartika, sebagaimana disiarkan Media Center Relawan Jokowi.

Laeli:
Kejadian ini tidak bisa di sepelekan. Bukan hanya kasus penganiayaan atau  tidak dibayarnya gaji migran, tetapi ini juga soal hak asasi manusia. Pelaksanaan hukum di Hong Kong lumayan, tidak memandang bulu. Ini juga harus menjadi peringatan kepada negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Arab Saudi, yang biar pun salah tetap menang di pengadilan. Bagi mereka, keadilan hanya bagi yang punya jabatan dan uang. Begitu juga di negara kita di Indonesia, dominan jual beli hukum. Kalau gaji Kartika tidak dibayar pemerintah, berarti tidak bertanggung jawab.

Baca Juga :  Akil Mocthar Ditangkap, FF Minta KPK Usut Pilgub NTT

Rahayu:
Ini hanya satu kasus yang terungkap ke publik, tetapi masih banyak kasus lain yang tidak diungkap, ditutupi melalui permainan perusahaan agensi. Penanganan masalah Kartika jauh lebih baik, sang majikan yang terbukti bersalah bisa masuk penjara. Banyak kejadian, ketika migran mengalami masalah dengan majikan, migran langsung dipulangkan paksa oleh majikan dan agen. Namun karena migran dalam posisi lemah, dipaksa/terpaksa dipulangkan. Seharusnya pemerintah bisa menggunakan kekayaan untuk mensejahterakan rakyat. Namun karena pejabat sibuk memperkaya diri, rakyat jadi menderita.

Eni:
Meskipun majikan Kartika sudah dihukum, tetapi tidak sebanding dengan perbuatan menyiksa Kartika. Demikian juga nilai denda, tidak sebanding juga. Kami memuji pelaksanaan hukum di Hong Kong. Kita berharap, penanganan seperti akan selalu diterapkan di masa mendatang.

Wiwi:
Hukuman sang majikan dibanding dengan luka yang Kartika, menurut saya tidaklah sebanding. Tidak hanya cacat pisik, Kartika pun mengalami cacat mental, yang mungkin diperlukan hampir seluruh sisa hidupnya untuk pulih kembali. Jika sang majikan banding dan kasasi, semoga saja saja hukuman malah tambah berat. Kami mengharapkan Pengadilan Hong Kong memberi putusan yang sesuai nurani keadilan.

Dinda:
Majikan dihukum, lalu bagaimana batin Kartika yang tersiksa sekian lama? Gaji yang tidak dibayar dalam 2 bulan saja, seharusnya majikan sudah didenda. Ini malah sampai 2 tahun tidak dibayar. Ini karena pemerintah Indonesia dan KJRI tidak mengontrol warganya. Gaji Kartika dan ganti rugi, harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Presiden SBY harus membuktikan bahwa pemerintahnya pro rakyat. Bagi kami, kasus Kartika menjadi ujian. (RJ)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button