Home / Populer / Kasus-kasus Korupsi Menguap di Polres Rote Ndao

Kasus-kasus Korupsi Menguap di Polres Rote Ndao

Bagikan Halaman ini

Share Button

PENYERAHAN BERKAS KE BPK 111

 
moral-politik.com. Ironis juga memprihatinkan, sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Rote Ndao yang selama ini ditangani oleh Polres Rote Ndao terkesan menguap di Polres Rote Ndao.
Bahkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang selama ini disebut-sebut Kapolres Rote Ndao, AKBP. Hidayat telah dilimpahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata fakta mengatakan sebaliknya.

Hal ini diungkapkan Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao (Ampera), Junus Panie yang dikonfirmasi moral-politik.com usai berdialog dengan Plh Kepala BPKP NTT, Sudarto di Kantor BPKP NTT, Senin (16/9).

Menurutnya, berdasar informasi yang disampaikan Plh Kepala BPKP NTT Sudarto, terungkap dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang selama ini ditangani Polres Rote Ndao, yakni kasus dugaan korupsi ADD senilai Rp.7.817.090.000, kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial senilai Rp125, 5 juta, dan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah nelayan di Desa Maioe.

“Sampai saat ini baru satu kasus yang sudah diajukan permintaan untuk diaudit, yakni kasus dugaan korupsi pembangunan rumah nelayan di Desa Maioe, itu pun baru diserahkan tiga minggu yang lalu sementara yang lainnya belum diserahkan,”katanya.

Padahal kata Junus, saat Ampera melakukan aksi damai ke Polres Rote Ndao akhir Agustus 2013 yang lalu, Kapolres Rote Ndao, AKBP.Hidayat beralasan bahwa penanganan kasus-kasus itu masih menunggu audit kerugian negara dari BPKP NTT.

“Kami merasa dibohongi bahwa ternyata hanya satu kasus saja yang sudah diserahkan ke BPKP NTT karena yang lainnya belum diserahkan,” tandas Junus.

Dikatakan Junus, saat mendatangi BPKP NTT, Plh.BPKP NTT menjelaskan bahwa mereka akan lakukan pemeriksaan bila ada permintaan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan.

Junus menambahkan, kedatangan pihaknya ke BPKP NTT merupakan bentuk komitmen moral untuk menuntaskan persoalan korupsi yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Baca Juga :  Bom di Gereja Katedral Koptik Mesir, ini reaksi Indonesia

“Kedatangan kami ke sini merupakan kelanjutan dari aksi yang pernah kami lakukan,” kata Junus.

Sementara itu Plh Kepala BPKP NTT mengatakan, secara kelembagaan pihaknya akan tetap bekerja secara professional dalam melakukan audit terhadap seluruh keuangan negara.

“Kami selalu bekerja secara professional. Kami lakukan audit berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan yang menagani setiap kasus korupsi. Dalam menghitung jumlah keuangan ataupun setiap kerugian yang dialami negara kami selalu concern. Kalau data yang diserahkan penyidik lengkap maka proses auditnya juga cepat sebab kami juga tidak mau berlama-lama dalam menginvestigasi hasil audit,” terangnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini pihaknya baru mendapatkan permintaan audit kasus dugaan korupsi pembangunan rumah nelayan di Desa Maioe.

“Sampai saat ini baru satu kasus saja yang diekpos oleh penyidik Polres Rote Ndao yaitu kasus rumah nelayan di Desa Mayoe yang baru diserahkan sekitar tiga minggu yang lalu. Sedangkan kasus yang lainya belum dilaporkan apalagi meminta hasil audit dari kami. Jadi tidak benar apabila kami sengaja menghambat atau tidak melakukan audit terhadap kasus-kasus yang sudah disampaikan,”  tandasnya.(cr2)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button