Home / Sport / Kasus Pengadaan Pakaian, Dirut CV. Cahaya Bulan Harus Bertanggung Jawab

Kasus Pengadaan Pakaian, Dirut CV. Cahaya Bulan Harus Bertanggung Jawab

Bagikan Halaman ini

Share Button

19

foto: ilustrasi

 

 
moral-politik.com. Marthinus Sinlae selaku Direktur Utama (Dirut) CV. Cahaya Bulan, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas untuk pegawai senilai Rp 744 juta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kabupaten Kupang, diminta untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan harus dihukum dalam kasus tersebut, karena terdakwa Angela da Costa hanyalah sebagai pesuruh bagi dirinya atau hanya menjalankan perintahnya.

Lesly Lay selaku kuasa hukum dari terdakwa Angela da Costa mengatakan hal itu ketika ditemui moral-politik.com  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (2/9/2013).

Ia menyatakan, terdakwa Angela da Costa hanyalah diperintah oleh Dirut CV. Cahaya Bulan, untuk itu segarusnya yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas di PPO Kabupaten Kupang adalah Dirut CV. Cahaya Bulan, bukanlah terdakwa Angela da Cosa.

Ketiak ditanya soal terdakwa dituntut selama dua tahun penjara, dirinya mengatakan bahwa soal tinggi rendahnya tuntutan tidak menjadi soal namun perbuatan terdakwa yang harus dilutruskan karena bukan tanggung jawab terdakwa. Menurutnya tuntutan itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Oelamasi akhirnya menuntut 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas seragam untuk pegawai senilai Rp 744 juta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kabupaten Kupang selama dua tahun penjara di Pengadilan Negeri Kupang (PN) Kupang, Rabu (28/8/2013).

Tuntutan selama dua tahun penjara terhadap 9 tersangka dalam kasus tersebut diantaranya BN, MS, YS, AD, MS, AM, FT, ZK, dan TK.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jeremias Penna mengatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pakaian dinas untuk pegawai di Dinas PPO Kabupaten Kupang.

Baca Juga :  Pemkot Kupang tertibkan PKL di Jalan Sabu

Selain dituntut selama dua tahun penjara, para terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut setelah keputusan majelis hakim berkekuatan tetap, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara.

“Para terdakwa dituntut selama dua tahun penjara, denda sebesar Rp 50 juta, jika tidak membayar denda setelah keputusan hakim maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara, “ kata Penna.

Selain denda sebesar Rp 50 juta, JPU mengatakan uang sebesar Rp 485.137.573 disita untuk dikembalikan ke kas negara.
Kuasa hukum para terdakwa, Yehuda  yang ditemui usai persidangan mengatakan, pihaknya akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan JPU.

Mengenai tinggi rendahnya tuntutan, Yehuda mengatakan dirinya tidak bisa memberikan komentar terkait tuntutan  karena itu merupakan hak JPU. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button