Home / Populer / Kasus Wilfrida Soik Jadi Bahan Refleksi Pemprov NTT

Kasus Wilfrida Soik Jadi Bahan Refleksi Pemprov NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button

walfrida soik(1)

 

 

moral-politik.com. Kota Kupang – Vonis Hukuman Mati yang tengah dinanti oleh  TKW asal NTT  Wilfrida Soik  di negara Malaysia, yang akan dijatuhkan pengadilan Malaysia pada 30 September mendatang harus jadi  bahan refleksi Pemerintah Provinsi NTT, terutama bagi SKPD terkait agar melakukan sosialisasi dengan memikirkan langkah pencegahan lebih awal bagi calon tenaga kerja dari NTT yang siap ditempatkan di luar negeri.

Demikian dikatakan Pemerhati masalah Buruh Mingran dan juga aktifis Perempuan NTT, Rahmawati Bagang kepada moral-politik.com di kantornya, Rabu (25/9/2013).

Menurut Rahmawati, pencegahan awal yang harus dilakukan yakni menyiapkan calon tenaga kerja potensial yang mencakup penguatan kapasitas, akses informasi dan informasi negara penempatan.

“Selain itu juga harus berperan aktif dalam menjalankan fungsi kontrol calon tenaga kerja yang direkrut oleh PPTKIS dan para perekrut lapangan agar dalam perekrutan tenagakerja tersebut benar-benar memenuhi kriteria dan transparan guna bisa diketahui masyarakat dan lembaga lainnya,” katanya.

Rahmawati mengaku, banyak masalah  tenaga kerja yang direkrut kadang-kadang masih di bawah umur, namun adanya cara yang dimainkan oleh para perekrut lapangan dengan memanipulasi dokumen tenaga kerja yang direkrut tersebut. Masalah yang menimpa Wilfrida Soik diketahui usianya masih di bawah umur.

“Memang keinginan orang untuk pergi bekerja di luar negeri cukup tinggi untuk memperbaiki ekonomi mereka, namun perlu peran pemerintah untuk mengontrol PPTKIS yang merekrut guna tenaga kerja yang dikirim benar-benar tenaga kerja potensial, sehingga proses penawaran pasaran juga tingggi dan negara penempatan juga benar memiliki kehati-hatian dalam memperlakukan tenaga kerja tersebut,” katanya.

Rahmawati menambahkan, penanganan masalah tenaga kerja di negara penempatan ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa mengambil suatu sikap dalam memberikan perlindungan bagi mereka. (Nyongky)

Baca Juga :  Mengapa Bambang Widjojanto "Nyelonong" Tinggalkan Mabes Polri?

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button