Home / Populer / Kejari Ba’a Tagih Berkas Kasus Dana Bansos ke Polres Rote Ndao

Kejari Ba’a Tagih Berkas Kasus Dana Bansos ke Polres Rote Ndao

Bagikan Halaman ini

Share Button

12

 

 

moral-politik.com. Rote Ndao – Setelah menunggu selama kurang lebih dua tahun atas proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial di lingkup Pemkab Rote Ndao senilai Rp123,5 juta oleh Polres Rote Ndao, akhirnya Kejaksaan Negeri Rote Ndao melayangkan Surat Permintaan Penagihan Berkas Kasus itu ke penyidik Polres Rote Ndao.

Hal ini disampaikan kepala Kejaksaan Negeri Ba’a, I Gde Ngurah sriada melalui Kasie Pidsus Kejari Ba’a, Edy Sinaga, SH di ruang kerjanya, Jumat (20/9).

“Kami ingin agar kasus ini secepatnya memiliki status hokum yang jelas sehingga kami selaku penegak hokum tidak terus dihantui penilaian buruk oleh masyarakat. Karena persoalan ini ditangani Polres maka kami berharap agar berkasnya secepatnya disampaikan kepada kami. Kami sudah mengirimkan surat ke penyidik Polres Rote Ndao agar menyerahkan berkas kasus dugaan dana bantuan social sekitar dua minggu yang lalu,” katanya.

Pernah diberitakan, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao (Ampera), Junus Panie yang dikonfirmasi wartawan usai berdialog dengan Plh Kepala BPKP NTT, Sudarto di Kantor BPKP NTT, Senin (16/9) mengaku kecewa dengansikap Polres Rote Ndao yang tidak mengajukan permohonan untuk audit kerugian atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani institusi itu.

Menurutnya, berdasar informasi yang disampaikan Plh Kepala BPKP NTT, Sudarto terungkap dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang selama ini ditangani Polres Rote Ndao yakni kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi dana ADD senilai Rp.7.817.090.000, Kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial senilai Rp125, 5 juta dan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah nelayan di Desa Maioe.

“Sampai saat ini baru satu kasus yang sudah diajukan permintaan untuk diaudit yakni kasus dugaan korupsi pembangunan rumah nelayan di Desa Maioe itu pun baru diserahkan tiga minggu yang lalu sementara yang lainnya belum diserahkan,” katanya.

Baca Juga :  Pusat Kuliner Oebobo Sepi Walau Ada "Car Free Day"

Padahal kata Junus, saat Ampera melakukan aksi damai ke Polres Rote Ndao akhir Agustus 2013 yang lalu, Kapolres Rote Ndao, AKBP.Hidayat beralasan bahwa penanganan kasus-kasus itu masih menunggu audit kerugian Negara dari BPKP NTT.

“Kami merasa dibohongi bahwa ternyata hanya satu kasus saja yang sudah diserahkan ke BPKP NTT karena yang lainnya belum diserahkan,” tandas Junus. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button