Home / Sport / Kembali 2 Bangunan Masyarakat Ditertibkan Pol PP Kota Kupang

Kembali 2 Bangunan Masyarakat Ditertibkan Pol PP Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

Thomas Dagang (1)2

 

moral-politik.com. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang kembali melakukan penertiban bangunan yang menggunakan daerah milik jalan tepatnya di jalan Pulau Indah, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, karena dua bangunan tersebut dianggap sudah sangat melanggar aturan. Penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Kupang setelah tiga kali berikan teguran dan pendekatan, namun warga tersebut tidak membongkarnya, sehingga Sat Pol PP Kota turun kelokasi untuk melakukan penertiban, Kamis (5/9/2013) kemarin.

“Bangunan yang ditertipkan adalah sebuah rumah semi permanen dan sebuah warung makan yang menggunakan daerah milik jalan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Thomas Dagang  kepada moral-politik.com di Kupang, Jumat (06/9/2013).

Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah sudah memberikan surat teguran tiga kali dan juga sudah memberikan waktu satu minggu. Bahkan pihak Pol PP sudah melakukan pendekatan secara persuasif dengan orang tersebut, namun tidak digubris maka pihaknya mengambil tindakan tegas dengan membongkar bangunan itu.

“Surat  teguran ini sudah dilayangkan kepada pemilik bangunan dari tanggal 29 Juli, namun belum juga ada tanggapan dari warga yang mendiami di lokasi tersebut,sehingga pihaknya masih memberikan waktu dua minggu tetapi dengan waktu yang diberikan juga tidak di indahkan,maka itu dilakukan pendekatan persuasive namun juga tidak digubrikan, maka itu sebagai penegak Perda mengambil sikap untuk melakukan penertipan dua bangunan tersebut,” kata Thomas.

Thomas menambahkan, selain penertiban bangunan yang berada di atas damija, pihaknya juga akan melakukan penertiban bangunan yang berada diatas lahan milik Pemkot Kupang. Namun, penertipan tanah milik pemkot ini belum bisa dilakukan dalam waktu cepat karena pihaknya baru memberikan surat teguran pertama, dan seterusnya sampai ada peringatan yang ketiga. Jika warga yang membangun diatas lahan milik pemerintah belum mau membongkar bangunan akan didekati secara persuasif. Namun jika sampai langkah terakhir mereka tidak menggubris, maka pihaknya kembali mengambil langkah tegas dengan membongkar paksa bangunan tersebut. (Nyongky)

Baca Juga :  Dugaan korupsi di Kemenag NTT segera disidangkan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button