Home / Populer / KPK Peringatkan Caleg Incumbent Tidak Terima Dana Kampanye

KPK Peringatkan Caleg Incumbent Tidak Terima Dana Kampanye

Bagikan Halaman ini

Share Button

TIGA JANJI ADNAN : Calon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III, Gedung  DPR, Jakarta, Rabu (30/11). Dalam paparan Visi Misinya Adnan berjanji tiga hal dalam membenahi kelemahan KPK yaitu  memberikan diaudit kinerjanya KPK kepada masyarakat,  keterbukaan informasi dalam hal ini terbuka soal laporan keuangan dan perjanjian-perjanjian kerja dan memperbaiki koordinasi dan supervisi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya.  Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka

 

 

 

moral-politik.com. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan para calon legislatif (caleg) incumbent untuk tidak menerima dana atau sumbangan di luar kepentingan kampanye. Sebab, jika menerima mereka berpotensi terkena gratifikasi dan terancam undang-undang tindak pidana korupsi.

“Kalau pejabat publik menerima sumbangan harus taat dan lapor. Caleg incumbent yang menerima (sumbangan) itu masuk gratifikasi,” kata Adnan di Gedung KPU, Jakarta, Senin 16 September 2013.

Adnan menghimbau para caleg incumbent untuk melihat tujuan dan fungsi dari sumbangan yang ditawarkan oleh orang atau pihak lain. Hal itu untuk mengetahui mana yang termasuk gratifikasi atau tidak.

“KPU seharusnya memerhatikan hal ini agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adnan menegaskan caleg incumbent wajib melaporkan sumbangan dana kampanye di atas Rp1 juta plus Rp1. Meskipun dalam PKPU 17 tahun 2013 tentang dana kampanye seorang caleg hanya diwajibkan melaporkan dana kampanye melalui partai masing-masing.

“Mereka tahu itu, dan KPU tinggal mengutip saja. Penerimanya pejabat publik, itu masuk gratifikasi,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Adnan menambahkan sumbangan boleh diterima dengan syarat mereka segera melapor ke KPU. Selain itu, mereka juga wajib menjelaskan sumbangan tersebut tujuannya adalah sebagai dana kampanye.

“Itu tidak masuk sebagai gratifikasi. Namun sebaliknya, sumbangan yang tidak dilaporkan ke KPU dan untuk keperluan lain termasuk gratifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu caleg incumbent dari Partai Golkar, Nurul Arifin mengaku siap melaporkan sumbangan yang ia terima. Nurul menilai aturan tersebut demi menunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut melihat sejauh ini tidak ada aturan yang mewajibkan seorang caleg untuk melaporkan dana kampanyenya langsung kepada KPU.

Baca Juga :  Ranperda Inisiatif DPRD ditolak Pemkot Kupang, ini alasannya

“Tidak ada dalam undang-undang tentang kewajiban caleg. Yang ada kewajiban parpol. Karena parpol sebagai peserta pemilu,” katanya. (sumber: viva.co.id)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button