Home / Populer / KPPI Nilai Pemprov NTT Tak Tanggap Persoalan Wilfrida Soik

KPPI Nilai Pemprov NTT Tak Tanggap Persoalan Wilfrida Soik

Bagikan Halaman ini

Share Button

IMG-20130924-01317(4)

moral-politik.com. Kota Kupang – Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)  Provinsi  NTT An Kolin menilai pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi NTT  tidak tanggap dengan kasus yang menimpa Wilfrida Soik, salah satu Tenaga Kerja Wanita asal NTT yang kemungkinan besar akan dijatuhi Vonis Mati oleh Pengadilan Negara Malaysia pada tanggal 30 September mendatang, terkait dugaan pembunuhan dilakukan Wilfrida Soik terhadap majikannya di negara tersebut.

“Selama beberapa hari ini saya mengikuti perkembangan lewat media lokal di NTT, namun tidak pernah ada tanggapan dari Pemprov NTT soal vonis yang bakal dijatuhkan kepada TKW asal NTT itu,” kata An Kolin kepada moral-politik.com, di Kupang, Selasa (24/09/2013).

Menurut Kolin, mungkin isu Wilrida tidak seksi sehingga pemerintah provonsi NTT tidak begitu peduli. Padahal masih ada ruang beberapa hari ke depan untuk melakukan advokasi terhadap Wilfrida Soik, tapi pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT belum pernah sekalipun mengeluarkan stateman terkait kasus yang dihadapi oleh Wilfirida Soik tersebut.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Kaukus Perempuan (Forkom) bersama  KPPI,  sudah mau melakukan  pertemuan dengan Gubernur NTT untuk membahas masalah yang dihadapi oleh Wilfrida Soik. Namun pada saat itu Gubernur NTT sedang sibuk sehingga Forkom dan KPPI diarahkan untuk melakukan dialog dengan Sekda NTT. Tapi dalam beberapa kali pembicaraan sebelumnya dengan Sekda, tidak ada langkah yang diambil terkait permasalahan itu, maka Forkom dan KPPI menolak untuk melakukan pertemuan dengan Sekda untuk membahas masalah itu.

Menurutnya, ancaman hukuman mati yang bakal diterima oleh Wilfrida bisa diringankan menjadi hukuman seumur hidup atau yang lebih ringan lagi, jika pemerintah mau melakukan advokasi terhadap Wilfrida.

“Ada beberapa hal yang bisa meringankan hukuman terhadap Wilfrida jika pemerintah mau melakukan advokasi. Pertama, ketika kasus itu terjadi usia Wilfrida masih berusia anak-anak. Yang kedua, banyak perekrutan yang dilakukan tanpa prosedur dan ketrampilan bagi si TKW sehingga wajar terjadi kesalahan yang dilakukan oleh TKW yang tidak mempunyai pendidikan memadai.

Baca Juga :  Ahmad Dhani: Saya bingung, jadi anaknya Prabowo atau Cak Imin

Oleh karena, disisa beberapa hari kedepan sebelum vonis dijatuhkan, pemerintah harus pro-aktif denga melakukan advokasi terhadap Wilfrida Soik sehingga jika memang bersalah,  dia tetap dihukum tapi jangan sampai dihukum mati seperti yang didengungkan selama ini oleh media maupun pengadilan setempat. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button