Home / Sport / Kebijakan KPU “Kebiri” Perjuangan Caleg

Kebijakan KPU “Kebiri” Perjuangan Caleg

Bagikan Halaman ini

Share Button

23

 

 

 

moral-politik.com. Peraturan KPU Pusat yang mengatur tentang pembatasan bagi para calon anggota legislatif (Caleg) melakukan sosialiasi dalam bentuk pemasangan atribut merupakan produk aturan yang “mengebiri” perjuangan para caleg. Karena itu, KPU harus meninjau kembali produk aturan dimaksud.

Permintaan ini disampaikan salah satu caleg DPRD NTT dari daerah pemilihan NTT Lima, yang juga Wakil Ketua DPRD NTT,  kepada moral-politik.com  di Kupang, Rabu (18/9).

Kasintus menilai, produk aturan KPU soal pembatasan atribut kampanye bagi para caleg dimaksud  cukup aneh dan berbenturan dengan produk aturan yang lebih tinggi. Sesuai amanat Undang-Undang, untuk bisa ditetapkan menjadi caleg terpilih, seorang caleg harus memperoleh suara  terbanyak pada daftar caleg suatu partai politik (Parpol).

Untuk mendapat suara terbanyak, salah satu cara yang tepat adalah pemasangan atribut kampanye  caleg sebanyak mungkin atau setidaknya sesuai kemampuan caleg bersangkutan. Dengan pemasangan  atribut kampanye, konstituen di daerah pemilihan bersangkutan bisa mengenal dan memilih caleg  dimaksud pada hari pemungutan suara, 9 April 2014 mendatang.

“Peraturan KPU itu sangat tidak berpihak kepada caleg untuk bisa terpilih dan ditetapkan  sebagai anggota dewan serta terjadi benturan terhadap aturan yang lebih tinggi. Aturan KPU  itu sangatlah tidak adil bagi para caleg,” tandas Kasintus.

Menurutnya, selain berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, aturan KPU dimaksud juga  sangat kontra produktif. Artinya, di satu sisi membatasi atribut kampanye caleg tapi di sisi  yang lain memberi kebebasan seluas- luasnya kepada partai untuk melakukan kampanye tanpa ada  pembatasan atribut.

Dalam aturan itu pengurus parpol yang bukan caleg memasang atribut di  kantor partai. Sementara pengurus yang caleg dilarang untuk diikutkan dalam pemasangan atribut dimaksud. Aturan itu boleh dikatakan tumpang- tindih dan tidak punya keberpihakan terhadap para caleg dalam perjuangannya untuk meraih suara sebanyak mungkin agar bisa  ditetapkan sebagai salah satu anggota dewan.

Baca Juga :  Kejati NTT sulit mendatangkan para saksi eks Timor Timur

“Dengan pembatasan atribut kampanye itu, para caleg kesulitan melakukan komunikasi dengan  onstituen melalui atribut yang terpasang di sejumlah titik yang diinginkan NTT yang sangat luas dan berpulau-pulau ini, tidak mungkin dijangkau secara tuntas oleh seorang caleg. Salah  satu media yang tepat untuk bisa dikenal adalah atribut kampanye.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan (DPD) Partai Gerindra NTT ini menyampaikan, dengan pelarangan  pemasangan atribut kampanye caleg tersebut, partai berlambang burung Rajawali itu mengalami kerugian cukup besar. Pasalnya, partai telah memesan pencetakan atribut kampanye yang  dipasang di satu baliho untuk semua caleg yang ada di satu daerah pemilihan.

Kata dia, karena untuk DPRD NTT ada delapan daerah pemilihan (Dapil), maka telah dipesan delapan baliho yang didalamnya dipasang foto para caleg, batal dicetak. Sementara uang pencetakan baliho yang sedianya dipasang di kantor- kantor partai, yang ada di tingkat kabupaten dan kota, sudah dikirim ke pihak percetakan.

Caleg DPRD NTT lainya dari PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD NTT, Vinsen Pata  menyampaikan, aturan KPU tentang larangan pemasangan atribut kampanye itu sangat merugikan  para caleg dalam melakukan sosialisasi. Daerah pemilihan NTT empat (Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur) merupakan daerah yang wilayahnya sangat luas.

“Ini sangat sulit dijangkau dalam melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat. Salah satu media yang bisa menjangkau kegiatan sosialisasi adalah atribut kampanye. Karena itu, KPU harus meninjau kembali aturan yang telah dikeluarkan tersebut,” ujarnya.*** (AVI)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button