Home / Gosip / Parpol “Gagal” Melakukan Pembinaan Politik

Parpol “Gagal” Melakukan Pembinaan Politik

Bagikan Halaman ini

Share Button

2
                                                           Oleh: Maksimus Ramses Lalongkoe *)

 
moral-politik.com. Tulisan kritis ini muncul atas dasar realitas dan fenomena yang secara terus menerus terjadi sampai saat ini. Akhir-akhir ini banyak diskusi ilmiah, seminar, worshop maupun perbincangan informal, membicarakan soal peran, fungsi dan tanggung jawab Partai Politik (Parpol) dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Parpol dinilai sangat bertanggung jawab dan berperan dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Mengapa Parpol dinilai “gagal” dalam memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat?

Pada hakekatnya kehadiran dan keberadaan Parpol dilatarbelakangi oleh pertimbangan akan kebutuhan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam suatu negara. Gagasan ini sesungguhnya muncul atas suatu pertimbangan dan keyakinan bahwa kedaulatan negara itu mutlak berasal dari rakyat. Atas dasar itu, proses pengisian jabatan (pemimpin negara) pun harus melibatkan rakyat. Di samping itu agar tidak terciptanya konflik dan tindakan brutal lainnya dalam memperebutkan kursi kekuasaan itu, maka dibuatlah undang-undang dan seperangkat aturan yang mengatur tata pelaksanaan pemilihan pemimpin negara itu.

Kehadiran parpol di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di negara Indonesia ini. Hal ini dapat dipahami, karena parpol merupakan representasi dari peran masyarakat dalam percaturan politik nasional, atau dengan kata lain kehadiran parpol dalam medan perpolitikan berkat adanya partisipasi politik masyarakat. Terinspirasi oleh keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, parpol pun lahir dari rahim aspirasi masyarakat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa yang menganut paham demokrasi ini, tentu sangat mengandalkan campur tangan dan keterlibatan rakyat dalam menentukan keberadaan partai politik. Sebab, parpol itu terbentuk berkat adanya partisipasi politik masyarakat. Atas dasar itu melalui parpol dimungkinkan terjadinya keterlibatan dan partisipasi politik masyarakat, adanya pengolahan aspirasi masyarakat, dan kaderisasi kepemimpinan, penggodokan manajemen pemerintah, dan rekrutmen “politbiro” yang dipandang memiliki kemampuan untuk menduduki sejumlah jabatan penting dalam pemerintahan.

Suksesnya sebuah negara yang menganut paham demokrasi tentu sangatlah bergantung dari keberadaan parpol yang terlibat dalam kehidupan politiknya. Spirit dasar yang menjiwai suatu negara demokrasi yang keberadaan parpol dan politisinya begitu banyak, serta latar belakang platform partai yang berbeda-beda pula, diharapkan tetap mengusung dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Meskipun “persaingan” antara parpol mewarnai jalannya proses pemilu, kepentingan masyarakat harus tetap diutamakan oleh setiap parpol.

Sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut paham demokrasi menempatkan parpol sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu. Ini berarti bahwa parpol berkiblat dan berjuang mengatasnamai kepentingan masyarakat. Dalam pemilu setiap parpol berjuang menjadi yang terbaik guna mendapat legitimasi, dukungan dan simpati dari masyarakat. Karena itu, hendaknya visi, misi dan program parpol benar-benar haruslah berpihak dan mengatasnamai kepentingan masyarakat. Di samping itu juga parpol dituntut untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Siapa pun calon yang mewakili partai dan menang dalam pemilu, merupakan wakil dari masyarakat wilayah tertentu, karena itu mereka dituntut untuk melayani, mengutamakan dan mengatasnamai kepentingan masyarakat tersebut.

Fenomena dan Realitas
Kenyataan belakangan ini, banyak parpol yang belum mampu berperan sebagaimana mestinya. Konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai merupakan salah satu alasan mendasar yang menyebabkan pelaksanaan aneka peran parpol terhadap masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ini terus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan partai yang demikian akan tergusur dari persaingan dengan partai lainnya yang lebih solid.

Baca Juga :  Mereka ini jual keperawanan, berapa harganya? (7)

Kritik terhadap sepak terjang dan keberadaan parpol merupakan hal yang lumrah. Namun, jika kritik tersebut berhubungan dengan peran partai sebagai penyalur aspirasi rakyat, maka kritikan tersebut sangatlah beralasan dan pantas mendapat perhatian dan tanggapan yang serius. Akhir-akhir ini, sepak terjang parpol di Indonesia banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, seperti media massa, kaum cendikiawan, dan masyarakat sipil. Banyak hal yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab parpol itu dipersoalkan para pengkritik.

Pandangan para pengkritik, partai-partai khususnya dalam upaya pemberdayaan politik belum berhasil mendidik masyarakat agar melek terhadap politik. Partai politik terlalu berkosentrasi pada kepentingan mereka sendiri, sibuk mencari dana untuk partai maupun fungsionarisnya, dan cenderung menjadi alat kekuasaan elit politik tertentu, bukan menjadi forum untuk memperjuangkan harapan dan tuntutan masyarakat.

Sejatinya peran parpol itu adalah melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Peran ini selalu melekat dalam diri parpol dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang amat besar yang tak dapat dipindahtangankan kepada orang atau lembaga lain. Peran dan tanggung jawab ini tetap melekat dalam diri parpol entah pada saat memegang tampuk kepemimpinan maupun di luar lingkaran kekuasaan. Partai politik akan selalu mewakili dan membela serta memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu peran penting dari sejumlah peran yang mesti dilaksanakan parpol terhadap masyarakat adalah mengadakan pendidikan politik. Peran pendidikan politik dan beberapa peran lainnya mesti diutamakan oleh parpol, sebab mayoritas warga negara belum memahami dan mengerti perihal tentang politik. Sangat beralasan jika masyarakat enggan untuk terlibat dan mengambil bagian dalam urusan politik, karena di mata mereka politik itu selalu bertautan dengan hal yang kotor. Kenyataan ini membuat masyarakat tidak membiarkan dirinya untuk mengambil bagian dalam urusan perpolitikan.

Dampaknya masyarakat gampang ditipu dan dibodohi oleh para elit politik. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mengambil bagian dan memengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Padahal, idealnya prinsip demokrasi itu adalah dari rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat. Atas dasar itu keterlibatan dan partisipasi politik masyarakat sangatlah diharapkan demi terciptanya suatu proses demokratisasi yang sehat.

Agar partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara dapat diwujudkan, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui program-program tertentu, juga bisa dilaksanakan secara formal oleh lembaga-lembaga pendidikan dan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, misalnya; parpol dan civil society (LSM, media, ormas, dan juga lembaga penelitian dan lembaga pemantau independen).

Idealnya pendidikan politik yang pantas dilakukan parpol kepada masyarakat yakni pendidikan politik yang lebih dipahami sebagai perbuatan (tindakan) untuk memberikan latihan, ajaran, kursus serta bimbingan dengan tujuan utama untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan potensi diri manusia dalam bidang politik, melalui proses belajar dan dialog yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara rutin, sehingga dapat melahirkan masyarakat yang dapat memahami hakikat politik dan berpolitik serta memiliki kesadaran berdemokrasi dalam membangun kehidupan bernegara.

Baca Juga :  Brazilian Woman Finds Out She Married her Brother During Live Radio Broadcast

Pada kenyataannya pendidikan politik yang menjadi salah satu peran penting dari parpol itu tidak mampu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh parpol itu sendiri. Padahal pendidikan politik itu merupakan salah satu peran penting dan bentuk tanggung jawab dari keberadaan parpol, namun yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat dijadikan sebagai obyek politik belaka dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dimanfaatkan oleh partai politik demi melanggengkan status quo semu mereka, sehingga yang terjadi ialah adanya semacam upaya memanfaatkan keterlibatan suara rakyat atas nama “kebaikan bersama” di balik muatan kepentingan semu para “geng politik”.

Singkat kata para elit punya muatan kepentingan yang lebih bersifat pragmatis. Lebih lanjut ada beberapa parpol yang berani menegaskan bahwa partainya itu sangat didukung oleh masyarakat akar rumput (grassroot) dan kaum marjinal, namun kenyataannya parpol tersebut justru memanfaatkan “keadaan” masyarakat itu untuk melakukan semacam tindakan pembodohan politik dengan harapan mendapatkan suara yang cukup banyak dalam pemilu.

Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai bentuk hegemoni parpol terhadap masyarakat. Parpol tidak sungguh-sungguh bertanggungjawab secara maksimal dalam melakukan upaya pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini terjadi tentu dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kalau masyarakat mampu mendistingsi aspek yang baik atau buruk, benar atau salah, singkatnya apabila masyarakat itu cerdas, kritis dan rasional, maka besar kemungkinan parpol tersebut tidak mungkin dipilih, sebab masyarakat pasti akan sadar dengan ketimpangan parpol tersebut. Sementara parpol itu sendiri sangat mengharapkan suara masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa sebab jumlah suara mereka terasa sangatlah penting untuk menghantar mereka menduduki kursi kekuasaan di legislatif dan pemerintahan.

Melalui cita-cita dan komitmen politik yang seperti itu, maka yang jelas sikap dan tindakan elit politik selama proses pemilu pun akan serba pragmatis. Berbagai kasus dan ketimpangan, misalnya: kasus ijazah palsu, politik uang untuk menjadi calon legislatif dinomor urut jadi, politisasi agama di wilayah politik serta money politic dalam masa kampanye menjadi “momok” tersendiri dalam proses pemilu selama ini. Para elit politik sepertinya tidak memiliki semacam komitmen dan semangat perjuangan yang mulia untuk mengaplikasikan setiap visi, misi dan program politik mereka yang sebenarnya sudah tertera dalam platform partai mereka.

Sikap dan perilaku pragmatisme politik tersebut semakin menjadikan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan politik yang pantas dan sehat. Keadaan ini tentu membuat masyarakat tidak dapat merasakan dan mengalami suatu proses demokratisasi yang sehat yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, melainkan atas kehendak dan cita-cita terselubung dari para elit politik.

Keadaan yang demikian semakin memperparah “sakitnya demokrasi” yang diderita bangsa dan negara ini. Masyarakat dalam ketakberdayaannya itu menyikapi kenyataan yang ada bukan atas pertimbangan idealnya sebuah demokrasi, melainkan lebih atas pertimbangan yang serba pragmatis juga demi pemenuhan akan kebutuhan hidup.Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye sebuah partai politik tidak didasarkan atas suatu kesadaran murni dan pemahaman politik yang jelas berdasarkan atas visi, misi dan program yang ditawarkan partai politik tertentu.

Baca Juga :  Ini Isi Rekaman Suara Titus Jelang Eksekusi Mati...

Namun keterlibatan masyarakat itu lebih dilatarbelakangi oleh muatan kepentingan dan pertimbangan bahwa mereka telah diberi suntikan dana dan hadiah-hadiah menarik lainnya, seperti; beberapa lembar kaos partai, sticker, dan lain-lain. Bahkan, lebih fatalnya lagi detik-detik menjelang pemilihan merupakan “moment berahmat” untuk mendulang rejeki lewat “transaksi” (serangan fajar) yang mau membeli suara mereka dengan lembaran uang tunai.

Akibat masih rendahnya kesadaran politik masyarakat menyebabkan semakin tingginya kasus-kasus pemilukada di berbagai daerah di Indonesia. Sejak berlangsung pemilukada di Indonesia sudah terjadi konflik sekitar 230 kasus, 196 kasus diantaranya penyelesaian berujung di Mahkamah Konstitusi. Realitas dan fenomena ini lebih disebabkan akibat masih rendahnya pemahaman politik masyarakat. Kondisi ini menuntut setiap parpol untuk berani mengoreksi dan bercermin diri. Artinya setiap parpol perlu bertanya ke dalam diri tentang hal yang menjadi peran dan tanggung jawab mereka. Apakah sejauh ini setiap partai politik sudah menjalankan peran mereka secara sungguh dan konsisten? Dan sejauh manakah orientasi dan pengimplementasian visi, misi dan program parpol tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat?

Pendidikan Politik Mutlak Dilakukan Parpol
Agar masyarakat itu benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan bisa berperan serta secara politik, masyarakat memerlukan pendidikan politik yang sangat diperlukan untuk legalitas perjuangan politik dalam meraih tujuan-tujuan politik tertentu. Di samping itu juga pendidikan politik dapat memeengaruhi masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran berpolitik dan secara lebih efektif lagi berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik, dan memiliki tanggung jawab ethis yang tinggi dalam setiap kegiatan politiknya. Atas dasar itu, maka partai politik dituntut untuk semakin efektif melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008, yang juga menyebutkan bahwa, partai politik sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dengan orientasi dan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar itu, maka partai politik dituntut untuk wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik ini harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, sebagai suatu proses dan usaha bagi pematangan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang utuh, yang makin maju dan berkembang. Selain itu juga parpol hendaknya membangun relasi dan hubungan kerja sama yang intens dengan lembaga civil society dan media massa. Tujuannya agar agenda pendidikan politik itu dapat dilaksanakan secara bersama-sama entah itu melalui kelompok-kelompok dan cara-cara tertentu maupun melalui sarana media massa yang ada, sehingga besar kemungkinan semua elemen masyarakat itu dapat terdidik secara politik dan lebih dari pada itu agar masyarakat dapat mengerti, sadar dan terlibat aktif dalam kehidupan politik dan berpolitik dan pada gilirannya ideal prinsip demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat tercipta di bumi nusantara. Semoga. *) Penulis Alumni Pascasarjana Mercu Buana University Jakarta

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button